Dilema Purbaya, Kejar Target Pajak atau Lindungi Pengusaha Merugi

JAKARTA, – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan alasan penerimaan pajak belum memenuhi target.Data hingga Oktober 2025 mencatat realisasi sebesar Rp 1.459 triliun atau 70,2 persen dari outlook Rp 2.076,9 triliun.Purbaya menyebut tekanan ekonomi menjadi penyebab utama melambatnya penerimaan pajak. Banyak perusahaan berada dalam kondisi merugi, sehingga ruang penarikan pajak semakin sempit."Jadi kalau Anda tanya kenapa pajak turun segitu banyak, ya waktu itu lagi susah. Kalau businessman lagi susah, dipajaki, ribut pasti, uangnya juga enggak ada, orang lagi rugi. Jadi itu yang mesti ditaruh di kepala kita bersama-sama," ujar Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Jakarta, Kamis .Baca juga: Purbaya Beberkan Alasan Setoran Pajak Tak Kunjung Capai TargetPurbaya mengakui APBN tetap membutuhkan penerimaan yang kuat, namun ia menolak langkah yang dapat menekan usaha atau masyarakat di tengah situasi ekonomi yang belum pulih.Ia menegaskan tidak ingin memaksa penarikan pajak karena kebijakan agresif bisa mengganggu momentum pemulihan.Purbaya menyampaikan dilema yang dihadapi. Sebagai Bendahara Negara, ia membutuhkan penerimaan, namun sebagai penyelenggara kebijakan, ia harus menjaga daya beli dan keberlangsungan usaha.Ia menilai usulan menaikkan pajak bagi sejumlah kelompok, termasuk anggota DPR, tidak tepat untuk kondisi tahun ini.Purbaya menyebut fokus utama adalah memperbaiki ekonomi terlebih dahulu. Ia menargetkan pertumbuhan dapat menembus 6 persen tahun depan agar ruang penarikan pajak baru terbuka."Kalau sudah 6 persen, saya pikir tahun depan sudah bisa 6%, nanti baru kita kenakan pajak-pajak tadi tuh, pajak-pajak yang selama ini ditunda. Saya pikir kalau orang lebih gampang cari kerja, agak makmur sedikit, dipajaki juga tidak akan marah-marah lagi seperti kemarin ketika ekonomi jatuh," pungkas Purbaya.Baca juga: Purbaya Ultimatum Bea Cukai: Satu Tahun Berbenah, Jika Tidak DibekukanKementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak hingga Oktober 2025 turun 3,86 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Realisasi tahun lalu tercatat Rp 1.517,54 triliun.Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan pelemahan terjadi di beberapa pos utama. PPh Badan tercatat Rp 237,56 triliun, turun 9,6 persen. PPh Orang Pribadi dan PPh 21 melemah ke Rp 191,66 triliun, turun 12,8 persen.PPh Final, PPh 22, dan PPh 26 mencapai Rp 275,57 triliun, turun 0,1 persen. PPN dan PPnBM tercatat Rp 556,61 triliun, turun 10,3 persen. Pajak lainnya meningkat 42,3 persen menjadi Rp 197,61 triliun.“Secara neto, sampai dengan akhir Oktober sudah terkumpul Rp 1.459,03 triliun. Di bawah tahun lalu Rp 1.517,54 triliun,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Kamis .


(prf/ega)