JAKARTA, - Peneliti senior Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Hasran, menyebut keputusan pemerintah menutup keran impor beras industri dan beras khusus pada 2026 berpotensi mengganggu industri dan memicu kebaikan pangan olahan mahal.Adapun pemerintah memutuskan meniadakan impor kedua jenis beras itu dari Neraca Komoditas (NK) 2026.Hasran menyebut, penutupan keran impor beras industri dan khusus tanpa pertimbangan data akurat dan jaminan pasokan dari pasar domestik yang sesuai data industri akan menimbulkan ketidakpastian bagi pengusaha.Baca juga: Siapa Raja Ekspor Beras Dunia 2025? India di Posisi TeratasDok. Freepik Ilustrasi beras."Kebutuhan beras untuk industri olahan memiliki spesifikasi dan karakteristik yang berbeda dari beras konsumsi oleh petani lokal,” kata Hasran dalam keterangan tertulisnya, Senin .Hasran juga mengkritik penetapan Neraca Komoditas 2026 yang melewati batas waktu.Menurutnya, hal itu menunjukkan sistem tersebut belum bisa memberi kepastian kepada pelaku usaha.Ia memandang, alih-alih membuat tata kelola komoditas pangan menjadi lebih sederhana, Neraca Komoditas justru dihadapkan pada kendala birokrasi yang tidak jauh berbeda dari sistem sebelumnya.Baca juga: Ekspor Beras Thailand Terancam Turun Tahun Depan, Ini SebabnyaHasran mengatakan, keran impor beras industri dan beras khusus yang ditutup mencakup beras pecah (menir) sebagai bahan baku tepung beras dan bihun hingga beras varietas tertentu seperti Basmati (biasanya untuk masakan biryani) dan Jasmine. Padahal, pada Neraca Komoditas 2025 pemerintah masih memberikan kuota impor beras industri dan khusus sebanyak 443,9 ribu ton.Keputusan itu, kata Hasran, berdasar pada klaim swasembada beras. Namin, klaim itu dinilai belum mempertimbangkan segmentasi beras yang bermacam-macam.PIXABAY/NUTRISCAN APP Ilustrasi beras basmati.Pemerintah bahkan cenderung menyeragamkan beras konsumsi dengan beras industri. Padahal, spesifikasi teknis dan fungsi kedua komoditas itu berbeda.Baca juga: Pemerintah Klaim Harga Beras Turun Usai Satgas DibentukCIPS khawatir kebijakan penutupan keran impor beras industri dan beras khusus tidak diikuti dengan ketersediaan pasokan yang dibutuhkan industri pangan.Keterbatasan bahan baku itu berisiko membuat biaya produksi meningkat. Jika persoalan ini tidak menemui jalan keluar, masyarakat akan dihadapkan dengan kenaikan harga pangan produk olahan berbasis beras pada 2026.Di sisi lain, pemerintah terlambat menetapkan Neraca Komoditas 2026 yang baru diumumkan 16 desember 2025.Padahal, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2025 memerintahkan Neraca Komoditas ditetapkan paling lambat 7 Desember 2025.Baca juga: Beras Kian Mahal, Strategi Belanja dan Promo Ini Bisa Jadi Solusi Jelang Akhir Tahun
(prf/ega)
Tak Ada Impor Beras Industri 2026, Harga Pangan Olahan Diprediksi Naik
2026-01-10 09:35:54
Berita Lainnya
Berita Terpopuler
| 2026-01-10 09:54
| 2026-01-10 09:29
| 2026-01-10 08:55
| 2026-01-10 08:35
| 2026-01-10 07:44










































