Lonjakan Rokok Ilegal Disorot Publik, Peneliti Unbraw Ungkap Akar Masalahnya

JAKARTA, - Hasil kajian Pusat Pengembangan Kebijakan Ekonomi (PPKE) Universitas Brawijaya menyoroti kenaikan peredaran rokok ilegal dalam beberapa tahun terakhir.Kajian itu menilai ketidakseimbangan regulasi di Industri Hasil Tembakau (IHT) ikut memicu pergeseran konsumsi dari produk legal ke produk ilegal.Isu tersebut memicu perbincangan luas di Twitter (X). Respons publik meningkat karena temuan ini menyentuh aspek kesehatan, ekonomi, serta potensi hilangnya penerimaan negara dari cukai. Industri rokok legal yang mempekerjakan jutaan pekerja juga ikut terdampak.Baca juga: Kebijakan Cukai Rokok 2026: Realisme Fiskal dan Upaya Tekan Rokok IlegalDirektur PPKE FEB UB, Candra Fajri Ananda, melihat lonjakan diskusi itu sebagai sinyal kuat dari publik.“Fenomena viral ini memperlihatkan bahwa masyarakat semakin kritis terhadap kebijakan fiskal dan regulasi tembakau yang dinilai tidak seimbang serta menimbulkan dampak ekonomi yang merugikan pemerintah dan industri hasil tembakau legal,” tegas Candra, Senin .Ia menjelaskan banyak pengguna Twitter menyoroti kenaikan tarif cukai yang tidak diikuti pengawasan distribusi yang memadai.Kondisi ini dinilai mempercepat perpindahan konsumsi ke rokok ilegal.Wacana yang berkembang tidak hanya menjadi perbincangan, tetapi membentuk tekanan sosial agar pemerintah memperkuat pengawasan, menutup jalur distribusi ilegal, serta menyusun kebijakan IHT yang lebih seimbang.“Antusiasme publik meningkat setelah sejumlah akun pengguna Twitter mulai mengunggah dan membagikan temuan penting dari dokumen kajian PPKE FEB UB yang menyoroti dampak kebijakan tarif cukai terhadap perilaku konsumsi rokok di Indonesia,” ujar Candra.Baca juga: Menkeu Purbaya Siapkan Tarif Cukai Khusus untuk Tarik Produsen Rokok Ilegal ke Kawasan KIHTIa menerangkan kebijakan kenaikan tarif cukai yang agresif dalam beberapa tahun terakhir tidak disertai penguatan kontrol di lapangan. Kondisi itu mendorong masyarakat berpendapatan rendah memilih rokok ilegal.“Alih-alih menurunkan prevalensi merokok seperti yang menjadi tujuan utama cukai, kebijakan tersebut justru menciptakan insentif ekonomi yang kuat bagi masyarakat berpendapatan rendah untuk beralih ke rokok ilegal, bukan berhenti merokok,” imbuh dia.


(prf/ega)