Kawal Marwah Otonomi, Apkasi Harapkan Adanya Penataan Sinergi Pusat dan Daerah hingga Keadilan Fiskal

Jakarta - Memasuki pengujung tahun 2025, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) merilis refleksi kritis bertajuk Catatan Akhir Tahun sebagai bentuk pengawalan terhadap marwah otonomi daerah.Di tengah momentum kepemimpinan baru pasca-pelantikan kepala daerah serentak, Apkasi memandang, otonomi daerah kini berada di persimpangan jalan yang krusial akibat tren 'sentralisasi terselubung' melalui berbagai regulasi sektoral yang kian mempersempit ruang diskresi di tingkat kabupaten."Otonomi daerah bukanlah sekadar urusan administratif bagi-bagi kekuasaan, melainkan mandat sejarah untuk mendekatkan negara dengan rakyatnya," ujar Ketua Umum Apkasi Bursah Zarnubi melalui keterangan tertulis, Selasa .AdvertisementMenurutnya, pengalaman historis Indonesia membuktikan bahwa pemusatan kekuasaan cenderung melahirkan ketimpangan dan inefisiensi birokrasi yang merugikan masyarakat di daerah."Otonomi daerah adalah napas terakhir dari agenda Reformasi 1998 yang harus kita jaga. Kami melihat sepanjang 2025, ada kecenderungan kebijakan nasional yang kian rinci mendikte daerah, sementara diskresi bupati semakin sempit," ucap Bursah."Indonesia hanya bisa maju jika daerah diberi kepercayaan dan keadilan fiskal, bukan sekadar dijadikan pelaksana administratif pusat yang menanggung beban tanpa kewenangan," sambung Bursah Zarnubi yang juga merupakan Bupati Lahat ini.Dia menyebut, Apkasi mencatat sepanjang 2025, pemerintah kabupaten (pemkab) menghadapi tekanan fiskal hebat akibat pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD)."Kondisi ini menciptakan paradoks yaitu daerah dituntut memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang tinggi, namun ruang fiskalnya terus dipersempit," terang Bursah. 


(prf/ega)