Kubangan Maut di Balikpapan Tewaskan 6 Anak, PBH Peradi: Pemerintah dan Pengembang Lalai

BALIKPAPAN, KALTIM — Tragedi tewasnya enam anak di kolam proyek pematangan lahan yang diduga bagian dari pengembangan kawasan Grand City Balikpapan pada Senin memunculkan kritik keras terhadap pemerintah dan pengembang.PBH Peradi Balikpapan menilai peristiwa ini menjadi bukti nyata gagalnya pemerintah menyediakan ruang bermain anak yang aman dan layak di lingkungan permukiman.Ketua PBH Peradi Balikpapan, Ardiansyah, mengatakan hasil penelusuran menemukan sejumlah kejanggalan dan indikasi kelalaian dalam penerapan standar keselamatan area proyek.Ia menyebut tidak adanya pagar pembatas, pos keamanan, maupun papan peringatan yang dapat memberi tahu warga bahwa lokasi tersebut berbahaya dan terlarang."Padahal, lokasi kolam berada sekitar 285 meter dari jalan umum dan hanya sekitar 526 meter dari rumah para korban, sehingga akses anak-anak ke area tersebut sangat mudah," ujar dia.Baca juga: Kronologi 6 Anak Tewas di Kubangan Grand City Balikpapan, Ketua RT: Jangan Jadikan Warga Tumbal ProyekArdiansyah juga menyayangkan minimnya informasi berbahaya pada papan larangan memasuki lahan milik PT Sinar Mas Wisesa."Temuan lain adalah pemasangan pagar baru justru dilakukan dua hari setelah kejadian, yakni pada 19 November 2025. Ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan mitigasi risiko sejak awal," kata dia.KOMPAS.Com/Alfian Erik Ketua PBH Peradi Balikpapan Ardiansyah menuding pemerintah dan pengembang lalai dalam kasus tewanya enam anak di kubangan di Jalan PDAM, Senin kemarin.Warga sekitar juga mengaku tidak pernah dilibatkan dalam konsultasi publik terkait AMDAL maupun rencana pematangan lahan untuk pengembangan perumahan.PBH Peradi turut menyoroti pernyataan Wakil Wali Kota Balikpapan yang menyebut lahan tempat kejadian bukan milik PT Sinar Mas Wisesa."Pernyataan tersebut terburu-buru, tidak berdasar pada hasil penyelidikan resmi, serta melukai hati keluarga korban karena terkesan membela perusahaan dan melepaskan tanggung jawab pengembang," singgungnya.Baca juga: Keluarga Anak Korban Tenggelam di Kubangan Balikpapan Serahkan Penanganan Kasus kepada PolisiPBH Peradi Balikpapan mendesak Pemerintah Kota Balikpapan melalui DP3AKB memberikan pendampingan psikologis bagi keluarga korban yang masih mengalami trauma.Mereka juga meminta aparat kepolisian melakukan penyidikan dan menindak pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab atas kelalaian proyek.Selain itu, pemerintah diminta mengawasi langsung pemasangan pagar pembatas dan pengamanan standar di seluruh area proyek untuk mencegah tragedi serupa.Ardiansyah turut mengecam pernyataan Wakil Wali Kota Balikpapan yang dinilai tendensius dan tidak berpihak pada kepentingan publik.“Anak-anak meregang nyawa di lokasi yang seharusnya aman dari akses publik. Ini bukan hanya kelalaian pengembang, tetapi juga menunjukkan kegagalan pemerintah dalam melindungi warganya,” tegasnya.


(prf/ega)