Redenominasi Rupiah dan Tantangan Besar Kepastian Hukum

RENCANA redenominasi rupiah kembali mengemuka. Pemangkasan nol pada mata uang mungkin terlihat teknis, tetapi dampaknya jauh lebih dalam: ia menyentuh kepastian hukum seluruh transaksi yang berlangsung di Indonesia.Di era ketika jutaan kontrak perbankan, perjanjian kredit, hingga transaksi digital memakai rupiah sebagai basis nominal, pertanyaan utamanya bukan sekadar “berapa nol yang hilang”, melainkan apakah negara siap menjamin kejelasan nilai kontrak setelah redenominasi diterapkan.Redenominasi bukan kebijakan baru. Wacana ini sudah muncul sejak satu dekade lalu. Namun dalam konteks saat ini, ketika digitalisasi transaksi makin dominan maka kesiapan hukum dan teknis menjadi lebih krusial daripada sebelumnya.Redenominasi adalah penyederhanaan nominal tanpa mengubah nilai. Seribu rupiah menjadi satu rupiah baru, tetapi daya beli sama. Kebijakan ini memiliki dasar hukum dalam UU Mata Uang, yang dipertegas lagi dalam UU PPSK 2023 bahwa rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran sah di Indonesia.Namun persoalannya bukan soal legalitas kebijakan, melainkan bagaimana memastikan nilai transaksi tetap konsisten. Indonesia memiliki jutaan perjanjian yang menyebut nominal secara eksplisit. Pasal 1338 KUH Perdata mewajibkan kontrak dihormati sebagaimana tertulis—artinya, perubahan nominal sekecil apa pun harus diatur dengan sangat jelas agar tidak menimbulkan sengketa.Jika mekanisme transisinya tidak diatur secara detail, redenominasi dapat menciptakan “ruang tafsir” yang membahayakan stabilitas transaksi.Baca juga: Apa itu Redenominasi Rupiah? Ini Dampak dan ContohnyaPerbankan adalah sektor yang paling sensitif terhadap redenominasi. Di sana terdapat jutaan nominal sensitif: tabungan, deposito, cicilan KPR, kredit kendaraan, hingga pinjaman UMKM. Perubahan nominal memiliki implikasi pada:Sekecil apa pun kesalahan konversi, dapat memicu kebingungan publik. Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa masa transisi harus panjang; uang lama dan baru beredar bersama, sementara sistem perbankan melakukan penyesuaian bertahap.Baca juga: Apa Dampak Redenominasi Rupiah ke Pasar Saham?Turki dan Korea Selatan adalah contoh paling relevan. Turki memotong enam nol pada 2005 dengan masa transisi yang cukup panjang, komunikasi publik yang intens, dan penyesuaian kontrak secara otomatis. Korea Selatan mengatur redenominasi secara administrasi—pelan, bertahap, dan tanpa perubahan mendadak.Pelajaran terpenting adalah bahwa kejelasan hukum adalah syarat utama, bukan tambahan. Tanpa itu, redenominasi dapat mengganggu kepercayaan publik, terutama terhadap perbankan.Baca juga: Menimbang Redenominasi Rupiah: Citra Mata Uang vs Tantangan SosialKontrak bisnis dan perjanjian kredit harus menyesuaikan nominal baru secara otomatis melalui regulasi transisi. Indonesia tidak boleh membiarkan pelaku usaha menafsirkan sendiri. Bila ada dua interpretasi—misalnya antara kreditur dan debitur—maka sengketa akan muncul.Pada skala sistem keuangan, ini tidak boleh terjadi. Karena itu, pemerintah dan BI perlu memastikan:Inilah titik kritis yang sering terlupakan dalam perdebatan publik.Redenominasi bukan hanya soal uang kertas dan koin. Ia menyentuh seluruh administrasi negara: APBN, APBD, gaji pegawai, transaksi BUMN, belanja pemerintah daerah, dan sistem pengadaan barang/jasa. Setiap kode akun, setiap kontrak pengadaan, setiap laporan belanja harus menyesuaikan nominal baru.Jika administrasi publik tidak disiapkan secara konsisten, perbedaan pencatatan dapat terjadi antara kementerian, bank, dan pelaku usaha. Ketidaksinkronan ini dapat menciptakan kerumitan birokrasi dan ketidakpastian hukum.Redenominasi dapat memberikan keuntungan jangka panjang: efisiensi pencatatan keuangan, peningkatan estetika mata uang, dan penyederhanaan transaksi. Namun manfaat ini hanya dapat dirasakan jika negara mengutamakan kepastian hukum dan kejelasan mekanisme transisi.Pada akhirnya, redenominasi bukan ujian bagi kekuatan rupiah, tetapi ujian bagi kekuatan sistem hukum Indonesia dalam memastikan tidak ada satu pun warga negara yang dirugikan akibat perubahan nominal.Rupiah bukan sekadar angka. Ia adalah simbol kepercayaan. Jika redenominasi ingin berhasil, maka kepercayaan itu harus dijaga melalui regulasi yang jelas, persiapan administratif yang matang, dan komunikasi publik yang konsisten. Tanpa itu, pemangkasan nol dapat menimbulkan kebingungan yang jauh lebih besar daripada manfaat yang ingin dicapai.Baca juga: Menimbang Redenominasi Rupiah: Citra Mata Uang vs Tantangan Sosial


(prf/ega)