Biaya Logistik Nasional Ditargetkan Turun Jadi 12 Persen pada 2029

JAKARTA, – Pemerintah menargetkan biaya logistik nasional turun menjadi 12 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2029. Angka ini diharapkan bisa mendekati standar efisiensi global dan memperkuat daya saing ekspor Indonesia.Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Iqbal Shoffan Shofwan, mengatakan biaya logistik Indonesia saat ini masih berada di level 14,29 persen. Ia menilai efisiensi logistik menjadi kunci peningkatan kinerja perdagangan luar negeri.“Kita baru mau menargetkan dari 14,29 persen menjadi 12 persen di tahun 2029,” kata Iqbal dalam acara Talk Show IKEA Made in Indonesia: from Local Contribution to Global Footprint di IKEA Alam Sutera, Tangerang, Selasa .Baca juga: Perkuat Keamanan Logistik Nasional, IPC TPK Operasikan Alat Pemindai Peti Kemas di Tanjung PriokIa menambahkan, target jangka panjang pemerintah adalah menurunkan biaya logistik hingga 8 persen pada 2045. Angka itu setara dengan rata-rata negara maju.“Di 2045, kita baru mau akan menjadi 8 persen,” ujar Iqbal.Iqbal mengakui kondisi geografis Indonesia membuat biaya logistik nasional sulit dibandingkan dengan negara seperti Jepang atau Norwegia. Menurutnya, karakter kepulauan Indonesia yang terdiri dari 17.300 pulau, dengan sekitar 6.000 berpenghuni, menciptakan tantangan tersendiri dalam sistem distribusi.“Jadi tantangannya akan berbeda, tidak fair kalau membandingkan sistem logistik kita dengan negara-negara di luar situ,” katanya.Iqbal menjelaskan, biaya logistik Indonesia sebenarnya sudah menurun signifikan dibanding sebelum 2022 yang mencapai 23 persen. Perbaikan tata kelola pelabuhan melalui kerja sama lintas kementerian di bawah Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) membuat biaya logistik turun menjadi 12–13 persen.Bank Dunia sempat mencatat biaya logistik Indonesia mencapai 24 persen dari PDB, setara dengan Rp 1.820 triliun. Namun, setelah reformasi pelabuhan dilakukan, angka itu berhasil ditekan.“Kita sudah nantang ke Bank Dunia silakan disurvei, kita dengan senang hati disurvei supaya teman-teman terapresiasi,” kata Ketua Pelaksana Stranas PK saat itu, Pahala Nainggolan, dalam diskusi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Juli 2024.Baca juga: Menyiapkan Talenta Muda Indonesia Hadapi Era Logistik GlobalIqbal mengatakan, untuk mencapai target baru, pemerintah perlu menyatukan 16 kementerian dan lembaga. Kementerian Perdagangan mengambil peran melalui digitalisasi sistem perdagangan antar-pulau dan penerapan manifest domestik agar distribusi barang tercatat lebih transparan.“Itu harus tercatat dengan baik,” ujarnya.


(prf/ega)