Polemik Wacana Aturan Kawasan Tanpa Rokok di Jakarta, Begini Respons DPRD DKI

Jakarta - Aliansi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Jakarta menolak Rancangan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Raperda KTR) yang sedang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Abdul Aziz menerima aspirasi tersebut dan berjanji akan membahas tuntutan aliansi dalam penyusunan rancangan kebijakan tersebut.“Masukan-masukannya akan kami perjuangkan, kami akan coba bicarakan nanti di rapat bersama teman-teman anggota dewan yang lain,” ujarnya usai bertemu dengan Aliansi UMKM Jakarta usai pertemuan yang disampaikan dalam siaran pers, Jumat .AdvertisementAzis mengatakan, pihaknya akan mencoba membuka ruang diskusi untuk mempertimbangkan beberapa hal yang telah disampaikan oleh perwakilan Aliansi UMKM Jakarta. Harapannya pembahasan itu akan menambah wawasan sebelum aturan Raperda KTR disepakati dan disahkan.“Mohon doanya, mohon dukungannya agar Raperda yang dihasilkan bisa mengakomodir semua aspirasi dari masyarakat,” ujar Azis.Penolakan Raperda KTR muncul berdasarkan kekhawatiran pelaku usaha kecil terhadap konsekuensi aturan-aturan yang ada di dalamnya, yang mengancam usaha yang sedang dijalankan termasuk masyarakat yang bekerja di dalamnya.Ketua Korda Jakarta Koalisi Warteg Nusantara (Kowantara) Izzudin Zindan, menjelaskan, pelaku UMKM, termasuk warteg, akan menjadi pihak paling terdampak dari regulasi ini. Salah satu dampak yang paling nyata dan dikhawatirkan adalah penurunan omzet yang signifikan.“Nah, restoran atau warung makan itu salah satu yang terdampak itu kita. Ya itu tentu akan mengurangi penghasilan para pedagang warteg,” jelas Zindan saat menyampaikan surat keberatan terhadap kebijakan KTR kepada Bapemperda DKI Jakarta. 


(prf/ega)