Warga Aceh Tamiang Kibarkan Bendera Putih, Ini Respons Gubernur Mualem

– Pengibaran bendera putih marak terlihat di berbagai ruas jalan di Aceh.Aksi tersebut menjadi simbol kondisi darurat yang dihadapi warga akibat banjir berkepanjangan.Masyarakat mengaku tidak lagi sanggup menangani dampak bencana dan membutuhkan bantuan segera.“Masyarakat menyerah dan butuh bantuan. Kami tidak sanggup lagi,” ujar Bahtiar, warga Alue Nibong, Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, Minggu .Mengutip Kompas.id, warga menilai penanganan bencana di Sumatera, khususnya di Aceh, berjalan lamban. Kekecewaan itu kemudian diwujudkan melalui pengibaran bendera putih di berbagai lokasi.Bendera putih terlihat memenuhi sejumlah jalan di wilayah Aceh Timur. Selain itu, simbol tersebut juga dikibarkan di sepanjang jalur nasional Banda Aceh–Medan hingga Kabupaten Aceh Tamiang.Sudah tiga pekan sejak banjir melanda kawasan tersebut, namun bantuan yang masuk dinilai masih minim. Dalam keterbatasan, warga berinisiatif saling membantu dan mendirikan dapur umum secara mandiri.Baca juga: Bendera Putih di Tanah RencongPersediaan bahan makanan yang ada kini semakin menipis. Kondisi tersebut membuat sebagian warga mengalami kelaparan.“Masyarakat di sini sudah tidak sanggup. Bendera putih ini tanda kami menyerah oleh keadaan,” kata Zamzami, warga lainnya.Juru bicara Gerakan Rakyat Aceh Bersatu, Masri, menyatakan masyarakat benar-benar tidak sanggup menghadapi dampak bencana yang begitu besar. Karena itu, mereka mendesak Presiden Prabowo Subianto menetapkan bencana di Sumatera sebagai bencana nasional.Jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi, Masri menyebut masyarakat akan turun ke jalan pada 16 Desember 2025.“Seluruh gerakan sipil di Aceh akan bersatu untuk aksi di jalan, mulai dari Langsa, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Lhokseumawe, dan semua kabupaten lain di Aceh untuk menuntut pemerintah pusat menetapkan bencana Sumatera sebagai bencana nasional,” ujarnya.Baca juga: Mendagri Akan Cek Kabar Warga Aceh Kibarkan Bendera PutihMenurut Masri, penetapan status bencana nasional diperlukan agar Presiden Prabowo dapat mengambil langkah penanganan darurat secara terpadu.Dengan status tersebut, diharapkan ada tambahan bantuan logistik, tenaga medis, alat berat, serta kebutuhan vital lainnya karena kemampuan daerah dinilai tidak mencukupi.Selain itu, masyarakat berharap pemerintah pusat segera melakukan pendataan kerusakan secara menyeluruh sebagai dasar relokasi, rekonstruksi, dan rehabilitasi.


(prf/ega)