Sidang Dewan Pengupahan Pati Masih Buntu, Puluhan Buruh Datangi Kantor Bupati

PATI, - Puluhan buruh dari tiga serikat pekerja mengawal jalannya sidang Dewan Pengupahan Kabupaten Pati yang digelar di Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Pati, Senin .Sebelum sidang selesai, massa buruh bergerak ke Kantor Bupati Pati untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.Hanya delapan perwakilan buruh yang diperbolehkan masuk ke kantor bupati.Baca juga: UMK Lebak Banten 2026 Diusulkan Naik 7,49 Persen Jadi Rp 3.410.122Buruh menyatakan tetap akan mengawal proses penetapan upah minimum agar sesuai dengan kebutuhan hidup pekerja.Ketua PC SP RTMM Kabupaten Pati, Tri Suprapto, mengatakan kehadiran buruh merupakan bentuk pengawalan terhadap proses sidang pengupahan yang tengah berlangsung."Kami mengawal proses sidang upah yang dilaksanakan hari ini. Sebagai serikat pekerja, kami mengawal usulan dari serikat, khususnya untuk teman-teman pekerja di Kabupaten Pati, dengan mengusulkan nilai alfa sebesar 0,9," ujarnya.Tri menjelaskan, usulan tersebut masih sesuai dengan regulasi pemerintah yang menetapkan nilai alfa berada pada rentang 0,5 hingga 0,9.Menurutnya, kondisi upah di Kabupaten Pati saat ini masih tergolong rendah dibandingkan daerah sekitar seperti Kabupaten Kudus dan Jepara.Baca juga: Dewan Pengupahan Usulkan UMK Indramayu 2026 Naik Menjadi Rp 2.910.254Ia menyebutkan hasil survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Jawa Tengah berada di angka sekitar Rp 3,5 juta.Dengan nilai alfa 0,9, upah di Kabupaten Pati diperkirakan hanya mencapai sekitar Rp 2,5 juta, yang dinilai masih jauh dari standar KHL."Dengan alfa 0,9 saja, upah Pati masih di kisaran Rp 2,5 juta, itu jelas masih jauh dari KHL. Tapi ini langkah realistis agar upah buruh Pati bisa terangkat," tegasnya.Tri juga membandingkan dengan keputusan tahun sebelumnya, di mana kenaikan upah hanya sekitar 6,5 persen dengan besaran upah sekitar Rp 2,3 juta."Tahun ini kami menginginkan nilai alfa 0,9 supaya upah bisa naik menjadi sekitar Rp 2,5 juta. Kami menolak upah murah di Kabupaten Pati," katanya.Ia menambahkan, terdapat perbedaan usulan nilai alfa dalam sidang Dewan Pengupahan.Pihak APINDO mengusulkan alfa 0,6, pemerintah daerah mengusulkan 0,7, sementara serikat pekerja tetap bertahan pada angka 0,9.


(prf/ega)