Curhat UMKM di Hallway Space Bandung: Ekonomi Turun, Biaya Sewa Berat

BANDUNG, – Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan ekonomi kreatif di Hallway Space, Kota Bandug, curhat kesulitannya ke Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM).Rilly Robbi, pengelola Hallway Space menceritakan tantangan yang dihadapi UMKM atau tenant.“Kondisi ekonomi saat ini sedang down, satu tahun terakhir berat banget, kami merasakan menurun. Keterisian toko agak menurun, agak berat,” ujar pria yang akrab disapa Robbi ini dalam rilisnya, Kamis .Baca juga: Kementerian UMKM Bakal Fasilitasi Pedagang Thrifting Bermintra dengan Pengusaha MapanSaat ini, sambung dia, UMKM sedang berupaya survive. Namun mereka mengalami tantangan besar, salah satunya biaya sewa yang berat.“Biaya sewa cukup berat. Untuk itu kami berharap ada kebijakan pemerintah untuk mempermudah dan meringankan biaya sewa ini,” tutur dia.Hallway Space dirintis tahun 2019. Sebelumnya, tempat ini merupakan bagian dari Pasar Kosambi yang 15 tahun terbengkalai dan kosong.Saat itu, bangunan hanya tersisa tiang. Atas inisiatif Robbi dan beberapa orang anak muda, mereka membangun Hallway Space dengan sampling 7 toko. Kini ditahun keenamnya, jumlah toko mencapai 140.Baca juga: Kementerian UMKM Ancam Cabut Kuato KUR Bank yang Persulit Pengusaha MikroSementara itu, Deputi bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kemenko PM, Leon Alpha Edison, mengaku sengaja mengunjungi Hallway Space untuk belanja masalah guna mencari solusi konkret di lapangan."Saat kunjungan kami, kami berdialog dengan tenant dan menemukan keluhan serius terkait skema termin pembayaran yang dirasa memberatkan cash flow mereka. Ini adalah masalah kritis bagi keberlangsungan usaha UMKM," ungkap Leon.Dalam Instagramnya, Leon menyampaikan, jangan sampai apa yang terjadi di Blok M terjadi di Hallway Space. Toko di Blok M secara berangsur sepi karena ditinggal pedagang imbas biaya sewa yang tinggi. Menindaklanjuti temuan tersebut, Kemenko PM mengeluarkan nota dinas untuk mencari solusi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Kota Bandung, termasuk Pemerintah Daerah, pengelola, dan perwakilan tenant."Kami tidak bisa hanya menunggu laporan di balik meja. Kami di Kemenko PM ditugaskan untuk proaktif 'belanja masalah' di lapangan, mendengarkan langsung apa yang dihadapi Koperasi, UMKM, pelaku Ekraf, hingga pekerja migran. Dan di sinilah kami sekarang," ujarnya.


(prf/ega)