Konflik Agraria Berkepanjangan dan Tuntutan Keadilan

"There comes a time when the cup of endurance runs over, and men are no longer willing to be plunged into the abyss of despair."KALIMAT tersebut merupakan ungkapan Martin Luther King Jr di dalam Letter form Birmingham Jail (16 April 1963).King mengatakan hal tersebut saat ditahan karena memimpin demonstrasi damai untuk menentang segregasi rasial di Alabama.Di dalam penjara, King membaca pernyataan A Call for Unity yang ditulis oleh delapan tokoh agama kulit putih. Mereka menilai bahwa tindakan King 'terlalu dini' dan 'tidak bijaksana'.Orang kulit hitam disarankan untuk menunggu dan berharap ada perubahan di pengadilan.King akhirnya memberikan penjelasan bagaimana "cawan kesabaran" akan meluap pada waktunya. Orang kulit hitam yang ditindas di tanah mereka sendiri oleh orang-orang kulit putih akan melakukan perlawanan atas ketidakadilan yang terjadi.King menggunakan metafora tersebut untuk menunjukkan bahwa ketidakadilan telah terlalu lama mengganggu kehidupan orang kulit hitam.Rakyat harus bangkit dengan keberanian moral menolak untuk tidak mau taat pada hukum yang menyengsarakan.Baca juga: Tuan Rondahaim dan Semangatnya KiniMasyarakat yang sudah lama menghadapi konflik agraria telah sampai pada ambang batas kesabaran. Mereka ingin mengkritisi sikap acuh pemerintah.Awal November 2025, dua letupan konflik agraria terjadi di Sumatera Utara dan cukup menyita perhatian nasional dan internasional.Pada 10 November 2025, ribuan warga Tapanuli menggelar aksi damai di depan kantor Gubernur Sumatera Utara untuk menuntut pencabutan izin konsesi PT Toba Pulp Lestari (TPL) dari Tanah Batak.Mereka menolak konsesi perusahaan bubur kertas yang tumpang tindih dengan tanah adat komunitas lokal.Gelombang aksi damai ini cukup unik karena didukung oleh berbagai elemen masyarakat seperti mahasiswa, petani, dan pemuka agama Protestan-Katolik-Islam.Mereka turut hadir di lapangan untuk menyuarakan suara yang sama dengan masyarakat adat.Para tokoh lintas agama dengan keras mengutuk perampasan lahan dan kriminalisasi oleh PT TPL dan juga mengkritik pemerintah yang absen dalam menangani konflik berkepanjangan tersebut.


(prf/ega)