1.054 Praja IPDN Akan Dikirim ke Aceh, Mendagri: Semacam KKN

JAKARTA, - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan mengirim 1.054 Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ke daerah terdampak bencana di Aceh mulai 3 Januari 2026 mendatang.Mereka akan bekerja membantu korban bencana di wilayah terdampak paling berat selama sebulan."Kami juga rencana mengirimkan dari IPDN, itu sebanyak 1.054 personel dimulai tanggal 3 Januari. Selama sebulan mereka akan bekerja di daerah yang paling berat terdampak, yaitu Aceh Tamiang dan Aceh Utara," kata Tito dalam konferensi pers penanganan bencana di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin .Baca juga: Soal Bendera GAM di Aceh, Panglima TNI Minta Tak Ada Provokasi Ia menyebutkan, daerah itu dikategorikan terdampak berat lantaran jumlah desa yang tersapu banjir cukup banyak, yakni mencapai 22 desa.Berdasarkan data yang dihimpunnya, Aceh menjadi wilayah dengan jumlah desa hanyut yang paling banyak."Di Aceh ada 13 hilang, tersapu. Di Sumatera Utara ada 8. Sumatera Barat ada 1," ucap Tito.Nantinya, tugas Praja IPDN di wilayah bencana ada dua.Baca juga: Teddy Sebut Prabowo Kirim Helikopter Pribadi ke Aceh Sejak Pekan Pertama Bencana Pertama, membantu pemulihan dan pembersihan pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor.Kedua, membantu menghidupkan kembali pemerintahan desa yang sempat lumpuh akibat bencana."Jadi ini sebulan mereka dan masuk dalam kurikulum, masuk sebagai semacam Kuliah Kerja Nyata riil. Ini mereka berhadapan langsung dengan permasalahan sambil membantu masyarakat," tutur Tito.Menurut Tito, Kementerian Dalam Negeri memiliki kewajiban untuk dapat membangkitkan maupun menghidupkan kembali pemerintahan desa yang tidak beroperasi.Baca juga: 3.000 ASN Diterjunkan ke Wilayah Bencana Aceh, Bersihkan Lumpur BanjirIa mengakui, layanan pemerintahan di Aceh menjadi salah satu yang paling terdampak.Usai melakukan pendataan, pihaknya menemukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Langsa, sepenuhnya tidak berjalan.Kemudian, sebanyak 1.580 pemerintahan desa tidak berjalan di tiga provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat."Totalnya 1.580 di tiga provinsi. 1.455 itu di Aceh. Kemudian Sumatera Utara 93, dan Sumatera Barat 32. Jadi memang agak jauh bedanya. Dan paling banyak itu adalah di Aceh Utara 800 lebih dan Aceh Tamiang," kata Tito.


(prf/ega)