Di Forum Parlemen "Middle Power", Puan Singgung Potensi AI Jadi Sumber Kesenjangan Baru

JAKARTA, - Ketua DPR RI Puan Maharani menyinggung potensi kesenjangan dan ketimpangan global akibat perkembangan pesat teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).Puan menilai, tanpa tata kelola yang adil dan inklusif, kemajuan AI justru bisa memperdalam jurang perbedaan antara negara maju dan berkembang.“Kami menyadari peluang AI untuk mempercepat pembangunan, dan bahaya yang dapat ditimbulkannya, yaitu kesenjangan teknologi yang semakin dalam antara negara kaya dan miskin,” kata Puan, saat berbicara di Forum MIKTA Speakers’ Consultation ke-11 di Seoul, Korea Selatan, dikutip dari siaran pers Rabu .Adapun MIKTA Speakers adalah forum dialog ketua parlemen Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki dan Australia selaku negara middle power atau kekuatan menengah.Baca juga: Ada Jenderal TNI Saat Eksekusi Sengketa Lahan Jusuf Kalla di Makassar Menurut Puan, AI adalah teknologi yang memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.Namun, tanpa tata kelola yang adil, teknologi tersebut bisa menjadi sumber ketimpangan baru.“Sehingga, Indonesia secara konsisten menyerukan kerja sama internasional dalam tata kelola AI yang inklusif, berpusat pada manusia, dan adil bagi negara-negara berkembang,” ujar Puan.Oleh karena itu, Puan menekankan pentingnya memastikan penggunaan AI tidak menjadi hak istimewa segelintir negara, dan sebagian lainnya merasakan dampak negatifnya.Dia pun mengingatkan bahwa parlemen di setiap negara memiliki tanggung jawab untuk menetapkan batasan yang jelas, dalam penggunaan teknologi baru tersebut.“Sebagai anggota parlemen, kita harus menetapkan batasan: bagaimana data dikumpulkan dan digunakan; bagaimana bias dikelola; bagaimana akuntabilitas tetap berada di tangan manusia yang terpilih,” kata Puan.Baca juga: Prabowo Guyoni PM Australia: Intelijenmu Sangat Bagus, Tahu Saya Suka Bagpipe“Kita juga harus mempertahankan inklusi digital agar AI tidak menjadi hak istimewa segelintir negara dan segelintir kelas sosial,” sambung Puan.Puan juga menyinggung pentingnya transisi energi ramah lingkungan yang berkeadilan, di tengah krisis iklim dan perubahan struktur ekonomi global.“Jika kita tidak mengelola transisi ini dengan cermat, kita tidak akan mencapai transisi yang ramah lingkungan. Kita justru akan mendapatkan ketegangan sosial dan ketidakadilan,” ucap Puan.Politikus PDI-P itu mengingatkan bahwa saat ini dunia tengah menghadapi tiga tekanan besar sekaligus, yakni perubahan iklim, krisis energi, dan transformasi teknologi.Baca juga: Puan: Dalam Berpolitik Kita Harus Bisa Melihat Semua KepentinganJika parlemen tidak mengambil peran sebagai penyusun kebijakan sejak awal, kata Puan, maka arah perubahan akan ditentukan oleh pasar dan kekuatan besar, bukan didasarkan pada keadilan.“Pandangan Indonesia sederhana: transisi menuju energi yang lebih bersih harus memberikan keadilan, ketahanan, dan martabat. AI harus dikelola dengan cara yang memberdayakan masyarakat. Dan manfaatnya harus dibagi, bukan dipusatkan,” pungkas dia.


(prf/ega)