Prabowo Perintahkan Mensesneg Cek Penyerapan Anggaran dan TKD Jelang Akhir Tahun

JAKARTA, - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk memeriksa penyerapan anggaran atau penggunaan dana transfer daerah (TKD) menjelang akhir tahun 2025.Perintah itu disampaikan Prabowo secara langsung ke Prasetyo Hadi dalam rapat khusus yang digelar di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa ."Presiden menugaskan Mensesneg untuk segera mengordinasikan dan mengecek penyerapan anggaran," ungkap Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangannya lewat unggahan di akun Instagram @sekretariat.kabinet, Selasa."Serta penggunaan transfer daerah yang dikelola oleh setiap kepala daerah menjelang akhir tahun ini,” katanya melanjutkan.Baca juga: Prabowo Guyoni PM Australia: Intelijenmu Sangat Bagus, Tahu Saya Suka BagpipeDalam rapat itu, Teddy mengungkapkan Prabowo juga menekankan agar setiap uang rakyat harus dialokasikan tepat sasaran."Presiden menekankan bahwa setiap rupiah uang rakyat yang dialokasikan harus tepat sasaran dan harus digunakan sesuai periode waktu yang ditetapkan, termasuk dana di daerah, yang juga merupakan uang rakyat" ujarnya.Diketahui, besaran TKD pada 2025 sebesar Rp 919,87 triliun.Adapun rapat khusus tersebut diselenggarakan sebelum Presiden Prabowo bertolak ke Sydney, Australia dalam rangka kunjungan kenegaraan.Selain Mensesneg dan Seskab, rapat khusus tersebut juga dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Luar Negeri Sugiono.Kemudian, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, hingga Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana.Baca juga: Prabowo Beri Tugas Mensesneg Sebelum Berangkat ke Australia, Apa Saja?Terkait TKD, pemerintah pusat telah menetapkan TKD 2026 sebesar Rp 693 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).Anggaran TKD 2026 itu lebih kecil dibandingkan alokasi pada APBN 2025 sebesar Rp 919,87 triliun.Kebijakan pemangkasan anggaran TKD 2026 ini pun menulai protes dari banyak kepala daerah.Sebagian besar kepala daerah menilai pengurangan dana transfer akan berdampak langsung terhadap kemampuan daerah membiayai pembangunan dan menggaji pegawai.Baca juga: Prabowo Temui Gubernur Jenderal Australia, Kenang Punya Banyak Teman Berlatar Militer


(prf/ega)