Partai Pro-Militer Disebut Menang Telak Dalam Fase Pertama Pemilu Myanmar

2026-01-10 10:13:56
Partai Pro-Militer Disebut Menang Telak Dalam Fase Pertama Pemilu Myanmar
NAYPYIDAW, - Partai pro-militer disebut menang telak dalam fase pertama pemilu Myanmar, yang berlangsung pada Minggu ."Menurut berbagai laporan, USDP (Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan) memenangkan mayoritas kursi di seluruh negeri," kata seorang pejabat partai di ibu kota Naypyidaw yang enggan disebutkan namanya karena tidak berwenang berbicara kepada media, dikutip dari AFP, Senin .Kendati demikian, hasil resmi belum diumumkan oleh komisi pemilu Myanmar.Sementara, dua tahap pemilu lain dijadwalkan akan berlangsung pada 11 dan 25 Januari 2026.Baca juga: Pemilu Myanmar Berlangsung di Tengah Perang Saudara, Apa yang Perlu Diketahui?Lembaga pengawas demokrasi sebelumnya telah memperingatkan bahwa pemilu Myanmar hanya akan memperkuat kekuasaan militer.Para aktivis, diplomat Barat, dan kepala hak asasi manusia PBB juga telah mengecam pemungutan suara tersebut.Pasalnya, ada penindakan keras terhadap perbedaan pendapat dan daftar kandidat yang diisi oleh tokoh-tokoh sekutu militer.Partai Aung San Suu Kyi yang sangat populer, Liga Nasional untuk Demokrasi telah dibubarkan tak ikut berkompetisi dalam pemilu kali ini.Pada 2020, militer membatalkan hasil pemilu setelah Liga Nasional untuk Demokrasi mengalahkan USDP.Militer dan USDP kemudian menuduh adanya kecurangan pemilu besar-besaran, klaim yang menurut pengawas internasional tidak berdasar.Baca juga: Myanmar Gelar Pemilu Perdana dalam 5 Tahun Kudeta, Tak Ada OposisiNamun, Kepala Militer Min Aung Hlaing pada Minggu mengatakan, angkatan bersenjata dapat dipercaya untuk mengembalikan kekuasaan kepada pemerintahan yang dipimpin sipil."Kami menjamin ini akan menjadi pemilihan yang bebas dan adil," ujarnya. "Ini diselenggarakan oleh militer, kita tidak bisa membiarkan nama kita tercoreng," sambungnya.Pemungutan suara pada Minggu berlangsung di 102 dari 330 daerah, jumlah terbesar dari tiga putaran pemungutan suara.Namun, di tengah perang, militer mengakui bahwa pemilihan umum tidak dapat dilakukan di hampir satu dari lima daerah pemilihan majelis rendah.Baca juga: Pemilu Myanmar Disebut Palsu, PBB Ungkap Junta Ancam Warga Berikan Suara


(prf/ega)