Palembang Targetkan 1.500 RTLH 6 Kecamatan Diperbaiki Tahun Ini

PALEMBANG, - Sebanyak 1.500 Rumah Tak Layak Huni (RTLH) akan diperbaiki oleh pemerintah Kota Palembang pada tahun ini.Perbaikan 1.500 rumah tersebut dilakukan setelah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memberikan bantuan perbaikan 1.000 RTLH di Palembang.Sementara itu, sisanya akan dibiayai oleh program corporate social responsibility (CSR) perusahaan dan swasta yang beroperasi di wilayah Palembang.Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan, 1.500 RTLH yang diperbaiki itu berada di enam kecamatan, meliputi Gandus, Seberang Ulu 1 (SU 1), Seberang Ulu 2 (SU 2), Bukit Kecil, Ilir Barat 1 (IB 1), dan Ilir Barat 2 (IB 2).Baca juga: Sosok Hakim PN Palembang yang Tewas di Kamar Kos, Pernah Vonis Mati 3 Terdakwa PembunuhanKeenam kecamatan ini dipilih berdasarkan data dari BPS karena banyaknya bangunan rumah yang tidak layak huni."Kecamatan-kecamatan ini dinilai memiliki konsentrasi RTLH tertinggi dan menjadi prioritas dalam pelaksanaan program bantuan," kata Ratu Dewa, usai rapat bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PKP) secara virtual di rumah dinas Wali Kota Palembang, Senin .Menurut Ratu Dewa, total RTLH sendiri tercatat 3.067 unit.Setengah dari RTLH itu baru bisa dikerjakan tahun ini setelah mendapatkan dukungan dari Kementerian PKP dan CSR perusahaan.Sementara, sisanya akan dibangun dengan menggunakan sistem lelang terbuka kepada pihak pengembang, seperti BUMN, BUMD, dan swasta.Baca juga: Polisi Hadang Mobil Bawa 76 Kg Sabu di Asahan, Akan Diedarkan di Palembang"Estimasi biaya perbaikan satu unit rumah dipatok Rp 30 juta dengan harapan proses ini dapat berjalan transparan dan efisien," ujarnya.Ratu Dewa menjelaskan program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hunian warga berpenghasilan rendah dan mengurangi risiko kesehatan akibat kondisi rumah yang tidak layak serta mendorong pemerataan pembangunan di wilayah pinggiran kota."Kami akan mengundang mitra pembangunan dari berbagai sektor untuk ikut serta dalam proses lelang. Ini bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga soal keadilan sosial dan pemberdayaan masyarakat," katanya.


(prf/ega)