Menteri ESDM Tegaskan Indonesia Stop Impor Solar Mulai 2026

JAKARTA, – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia kembali menegaskan rencana pemerintah untuk tidak lagi mengimpor bahan bakar minyak (BBM) jenis solar mulai tahun 2026.Bahlil mengatakan, target tersebut dapat tercapai apabila Proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, Kalimantan Timur, sudah beroperasi dan mampu mencukupi kebutuhan solar dalam negeri.“Agenda kami pada tahun 2026 itu tidak ada impor solar lagi,” ujar Bahlil di Jakarta, Minggu , seperti dikutip dari Antara.Baca juga: Bio Solar Langka, Nelayan Pamekasan Terpaksa Beli Rp 9.000 per LiterMenurut Bahlil, impor solar hanya akan dilakukan apabila pasokan dalam negeri belum mencukupi. Namun, jika produksi domestik sudah siap, impor tidak diperlukan.“Tetapi tergantung dari Pertamina. Kalau katakanlah bulan Maret baru bisa, berarti Januari, Februari yang mungkin sedikit, mungkin sedikit yang bisa kita lagi exercise (memperhitungkan). Tapi itu pun lagi saya exercise ya. Tapi kalau katakanlah Januari, Februari pun tidak perlu impor, tidak usah, untuk apa impor? Tapi kalau kebutuhan memang harus katakanlah kalau kita belum siap, ya kita daripada tidak ada,” kata Bahlil.Terkait kualitas BBM solar, Bahlil menegaskan pemerintah siap meningkatkan standar mutu ke depan. “Upayanya akan ke sana. Terus kita lakukan yang terbaik,” ujarnya.Sebelumnya, Bahlil juga telah melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa Indonesia menargetkan penghentian impor solar mulai 2026. Target tersebut sejalan dengan rencana beroperasinya RDMP Balikpapan.Baca juga: ESDM Stop Impor Solar 2026, SPBU Swasta Wajib Serap Produksi Dalam NegeriDengan beroperasinya kilang tersebut, produksi solar dalam negeri diharapkan mampu memenuhi kebutuhan nasional tanpa ketergantungan pada impor.Selain RDMP, pemerintah juga mendorong pengembangan bahan bakar nabati melalui kebijakan mandatori biodiesel B50. Bahlil menyebutkan kombinasi produksi dari RDMP dan implementasi B50 berpotensi menciptakan kelebihan pasokan solar.Kondisi tersebut membuka peluang bagi Indonesia untuk mengekspor solar pada masa mendatang.Kementerian ESDM sebelumnya menetapkan alokasi biodiesel untuk 2026 sebesar 15.646.372 kiloliter. Ketentuan ini tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 439.K EK.01 MEM.E 2025.Baca juga: RI Mau Setop Impor Solar 2026, ESDM Tegaskan Berlaku Juga untuk SPBU SwastaDirektur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Eniya Listyani menjelaskan, alokasi tersebut dibagi menjadi dua skema, yakni 7.454.600 kiloliter untuk Public Service Obligation (PSO) dan 8.191.772 kiloliter untuk non-PSO.“Pelaksanaan program mandatori biodiesel tahun 2026 akan didukung sinergi 32 badan usaha bahan bakar minyak dan 26 badan usaha bahan bakar nabati yang telah ditunjuk pemerintah, dengan tetap mempertahankan skema insentif sektor PSO seperti tahun sebelumnya,” ujar Eniya di Jakarta, Selasa .Penetapan alokasi biodiesel menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menekan impor solar sekaligus memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional melalui pemanfaatan sumber energi domestik.Kementerian ESDM memperkirakan program biodiesel 2026 akan memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Nilai tambah crude palm oil (CPO) menjadi biodiesel diproyeksikan mencapai Rp 21,8 triliun.Baca juga: RDMP Balikpapan Diresmikan 17 Desember, Bahlil Sebut Bakal Surplus 4 Juta Ton Solar


(prf/ega)