Litbang Kompas: Tingginya Biaya Politik Jadi Salah Satu Penyebab Kepala Daerah Korupsi

JAKARTA, - Biaya politik yang tinggi dinilai publik menjadi salah satu penyebab kepala daerah melakukan korupsi.Berdasarkan hasil jajak pendapat Litbang Kompas, sebanyak 21,2 persen responden menyatakan korupsi kepala daerah disebabkan oleh biaya politik yang tinggi.Sedangkan di peringkat pertama penyebab kepala daerah melakukan korupsi adalah penegakan hukum yang pilih-pilih, yakni sebesar 22,4 persen. Di atas biaya politik yang tinggi.Baca juga: Litbang Kompas: 63,3 Persen Publik Tak Memilih Kepala Daerah yang Pernah Dikaitkan KorupsiPenyebab lainnya kepala daerah melakukan korupsi berdasarkan jajak pendapat Litbang Kompas adalah gaya hidup mewah (21,2 persen); lemahnya pengawasan (20,4 persen); kebiasaan permisif (6,5 persen); Lainnya (3,9 persen); dan tidak tahu (4,4 persen).Selain itu, mayoritas publik atau 61,5 persen responden juga mengaku tidak yakin jika gubernur yang memimpin daerahnya bersih dari korupsi.Sedangkan 30,5 persen masyarakat mengaku yakin bahwa gubernur yang memimpin daerahnya bebas dari korupsi. Sedangkan 8 persen responden lainnya menyatakan "Tidak Tahu".Baca juga: Litbang Kompas: Publik Sebut Aspek Penegakan Hukum Jadi Penyebab Kepala Daerah KorupsiKendati mayoritas publik tidak yakin gubernurnya bersih dari korupsi, tapi 51,3 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja pemimpin provinsinya itu.Adapun responden yang menyatakan tidak puas sebanyak 47,8 persen. Lalum 0,9 persen sisanya menyatakan "Tidak Tahu".Sebagai informasi, Litbang Kompas melakukan jajak pendapat melalui telepon pada 10 sampai 13 November 2025.Jumlah responden sebanyak 514 dari 70 kota di 38 provinsi diwawancarai. Sampel ditentukan secara acak dari responden panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk di setiap daerah.Baca juga: Bima Arya Ingatkan Kepala Daerah Jauhi Praktik Korupsi Dengan metode ini, tingkat kepercayaannya sebesar 95 persen, dengan margin of error penelitian ± 4,23 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Meskipun demikian, kesalahan di luar pengambilan sampel dimungkinkan terjadi.Berita ini dilansir dari Kompas.id dengan judul "Publik Jengah Korupsi Kepala Daerah"


(prf/ega)