Donald Trump Buat Kebijakan Baru soal Visa Kerja, Pemeriksa Fakta Akan Dipersulit

- Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump diketahui membuat kebijakan kontroversial dengan memperketat proses pemeriksaan bagi pemohon visa H-1B. Visa tersebut menjadi syarat penting yang dibutuhkan perusahaan di Amerika Serikat (AS) untuk mempekerjakan tenaga kerja asing dengan keterampilan khusus.Dalam memo internal Departemen Luar Negeri tertanggal 2 Desember 2025, petugas konsuler AS diminta menelusuri riwayat pekerjaan pemohon visa.  Mereka yang pernah bekerja terkait dengan disinformasi, moderasi konten, pemeriksaan fakta, compliance, dan keamanan digital akan dipersulit untuk mendapat visa H-1B. Padahal, selama ini profesi tersebut membantu masyarakat memerangi informasi palsu di media sosial. "Jika Anda menemukan bukti bahwa seorang pemohon bertanggung jawab atas, atau terlibat dalam, sensor atau upaya sensor terhadap ekspresi yang dilindungi di Amerika Serikat, Anda harus mengusulkan penentuan bahwa pemohon tersebut tidak memenuhi syarat," demikian bunyi memo tersebut seperti dikutip dari Reuters. Dalam memo itu dijelaskan bahwa para pemohon visa H-1B mendapat perhatian khusus karena mereka banyak bekerja di perusahaan media sosial dan keuangan.Pemerintahan Trump berdalih bahwa mereka terlibat praktik pembungkaman kebebasan berekspresi.Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengatakan, pihaknya tidak mendukung orang asing yang datang ke AS sebagai penyensor. Meski begitu, ia tidak berkomentar terkait dengan memo internal yang diduga bocor tersebut. Ia menyebutkan, Donald Trump pernah menjadi korban praktik penyensoran ketika akun media sosialnya diblokir oleh perusahaan teknologi.Pemerintahan Trump sendiri menjadikan kebebasan berbicara, khususnya dugaan pembungkaman suara konservatif di internet, sebagai salah satu agenda penting dalam kebijakan luar negerinya. Selain itu, Trump juga memperketat pemeriksaan visa pelajar, petugas diminta memeriksa unggahan media sosial yang dianggap bermusuhan dengan pemerintah AS.Trump menuduh Presiden AS sebelumnya, Joe Biden telah mendorong pembatasan kebebasan berbicara di media sosial, khususnya dalam upaya menekan hoaks tentang vaksin dan pemilu. 


(prf/ega)