Dapat Subsidi Sewa Hunian atau SLIK Dihapus, Mana yang Lebih Untungkan Warga?

– Pemerintah tengah mengkaji sejumlah opsi kebijakan untuk memperluas akses hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).Salah satu wacana yang mencuat adalah penghapusan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna memperlancar penyaluran kredit rumah subsidi.SLIK OJK, yang sebelumnya dikenal sebagai BI Checking, merupakan sistem pencatatan riwayat kredit yang digunakan perbankan dan lembaga keuangan untuk menilai kelayakan debitur sebelum memberikan pembiayaan.Baca juga: Update Hunian Sementara yang Akan Dibangun di Sumut 514 UnitNamun, muncul pertanyaan, apakah penghapusan SLIK merupakan kebijakan yang paling menguntungkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah?Pakar keuangan sekaligus akademisi Universitas Katolik Atmajaya, Hans Kwee, menilai pemerintah sebaiknya mengedepankan skema subsidi sewa hunian terjangkau ketimbang menghapus SLIK demi mempermudah akses kredit rumah subsidi.“Kalau SLIK dihapus lalu kredit diberikan, potensi kredit macetnya tinggi. Ini sama saja memindahkan masalah dari debitur ke industri perbankan,” ujarnya, dikutip dari Antara, Kamis .Menurut Hans, SLIK merupakan instrumen krusial yang mencatat rekam jejak kredit calon debitur dan menjadi dasar utama perbankan dalam mengukur risiko penyaluran kredit.Tanpa SLIK, bank akan kehilangan alat penilaian kelayakan yang dapat meningkatkan risiko kredit bermasalah.Ia mengingatkan, lonjakan kredit macet berpotensi mengganggu stabilitas sektor keuangan dan memicu tekanan ekonomi yang lebih luas.Hans mencontohkan krisis pembiayaan perumahan (subprime mortgage) di Amerika Serikat pada 2008, yang dipicu penyaluran kredit perumahan kepada kelompok yang tidak layak secara finansial.“Waktu itu banyak debitur yang tidak punya penghasilan tetap atau pekerjaan, tetapi tetap diberi kredit properti dengan bunga tinggi. Akhirnya, subprime mortgage meledak dan menyeret ekonomi Amerika Serikat dan dunia ke dalam krisis,” ujarnya.Baca juga: Prabowo Titip Pesan Percepatanan Hunian Sementara dan Tetap Pasca BanjirMeski kebutuhan hunian masyarakat mendesak, Hans menegaskan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit tetap harus dijaga.Sebagai alternatif, ia mendorong pemerintah menyiapkan skema hunian sewa bersubsidi, baik berupa rumah tapak, rumah susun, maupun apartemen, dengan harga terjangkau.Menurut Hans, hunian sewa bersubsidi idealnya disesuaikan dengan radius tempat kerja masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat menekan biaya transportasi dan meningkatkan efisiensi waktu.“Dengan tinggal dekat tempat kerja, biaya hidup bisa lebih minim dan waktu lebih efisien. Mekanisme seperti ini layak dipertimbangkan,” kata dia.Baca juga: Prabowo Perintahkan Bangun Hunian Korban Bencana Sumatera: Jangan Ada Alasan, Pakai Lahan NegaraSementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya meminta Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk mengkaji ulang berbagai hambatan penyaluran kredit rumah subsidi di luar persoalan pencatatan SLIK OJK.Purbaya juga menilai usulan penghapusan tagihan kredit macet di bawah Rp 1 juta untuk membersihkan SLIK bukanlah solusi tepat guna mempercepat penyaluran KPR subsidi maupun Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).“Mungkin ada salah perhitungan di awal. Mereka mengira masalahnya hanya di SLIK, padahal ada faktor lain. Ketua Tapera nanti akan berdiskusi lagi dengan pengembang dan menyisir potensi permintaan yang belum bisa dilayani,” ujar Purbaya.


(prf/ega)