KPK Ingatkan Distribusi Bantuan Banjir Sumatera Harus Tepat Sasaran dan Tanpa Penyimpangan

JAKARTA, - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan agar distribusi bantuan bagi masyarakat yang terdampak bencana banjir di tiga provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dilakukan dengan tepat sasaran.Hal ini disampaikan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat menanggapi peringatan Presiden RI Prabowo Subianto agar bencana banjir di Sumatera tidak digunakan untuk memperkaya diri sendiri.“Dengan berbagai tantangan situasi dan kondisi di lapangan, kita semua tentu berharap, bantuan dapat terdistribusi dengan baik, tepat sasaran, jangan sampai ada penyimpangan,” kata Budi dalam keterangannya, Rabu .Baca juga: Belum Ada Tersangka di Penyidikan Kayu Gelondongan dari Banjir TapselBudi mengatakan, semua pihak bisa saling memonitor dan mengawasi distribusi bantuan untuk penanganan banjir sehingga penyaluran setiap donasi menjadi tepat sasaran.“Semua pihak bisa saling memonitor dan mengawasi, sehingga kita pastikan setiap donasi betul-betul untuk masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan agar tidak ada pihak yang menggunakan kondisi bencana di Sumatera untuk memperkaya diri sendiri.Prabowo meminta seluruh menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah mewaspadai proyek-proyek untuk pemulihan daerah yang terdampak banjir.“Saya ingatkan kembali ke menteri, semua pejabat, semua pimpinan waspada, periksa jajaranmu, periksa proyek-proyek yang kalian bertanggung jawab. Saya tidak mau ada pihak-pihak yang menggunakan bencana ini untuk memperkaya diri,” kata Prabowo dalam Rapat Terbatas penanganan dan pemulihan bencana Sumatera di Aceh, Minggu .Baca juga: Instruksi Muhammadiyah: Infak Jumat Dialihkan untuk Bantuan Korban Bencana Aceh-Sumatera“Saya akan sangat keras. Jangan ada yang mencari keuntungan di tengah penderitaan rakyat,” sambungnya.Prabowo kembali menekankan, seluruh pejabat harus mengelola proyek untuk pemulihan bencana dengan sebaik-baiknya.Dia memperingatkan bahwa tidak boleh ada penyelewengan dan korupsi saat masyarakat kesulitan akibat banjir.“Karena ini buktinya kita butuh setiap kemampuan kita, kita butuh setiap uang kita untuk menghadapi dan mengatasi kesulitan rakyat,” ujarnya.Lebih lanjut, Prabowo meminta kepolisian untuk mengawasi potensi terjadinya penyelewengan selama proses pemulihan bencana.“Jadi kepolisian, semua pihak periksa Pemda, catat, kalau ada yang nakal-nakal lipat gandakan (hukuman) dan sebagainya,” ucap dia.


(prf/ega)