Dukung Program Tiga Juta Rumah, Mendagri Minta Pemda Sosialisasikan Kebijakan PBG bagi MBR

- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) menggencarkan sosialisasi kebijakan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).Menurutnya, kebijakan tersebut berdampak positif bagi masyarakat, terutama kalangan bawah. Selain itu, program ini merupakan inisiatif Presiden RI Prabowo Subianto yang berkomitmen menyediakan tiga juta rumah bagi rakyat.“Bapak Presiden sangat serius. Kalau kita lihat programnya beliau, apa saja, pasti program yang pro rakyat kecil. Ini menjadi perhatian beliau,” ujar Tito dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Kamis .Pernyataan tersebut disampaikan Tito dalam acara Sosialisasi KUR Perumahan dan FLPP bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) dan Pemerintah Kota Semarang di Majapahit Convention Semarang (MAC) Ballroom, Kota Semarang, Jateng, Rabu .Kegiatan itu juga dihadiri oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Bank Mandiri), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), Universitas Diponegoro (Undip), serta Real Estat Indonesia (REI).Baca juga: Bantu Atasi Krisis Demografi, Real Estat Polandia Hadiahi Pasangan Hamil Saat Sewa PropertinyaTito menekankan bahwa kebijakan Presiden Prabowo terus direalisasikan secara optimal oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), yang berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Salah satu hasil kolaborasi tersebut ialah kebijakan pembebasan retribusi PBG bagi MBR.Ia menjelaskan, melalui kebijakan itu, pemda justru akan semakin diuntungkan. Sebab, masyarakat yang memperoleh rumah akan menjadi pembayar pajak baru, sehingga berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).“Dan ini manfaatnya bukan hanya bagi masyarakat yang belum punya rumah atau yang berpenghasilan rendah supaya rumahnya direnovasi, misalnya. Tapi juga secara ekonomi, kalau tiga juta rumah dibangun, ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi,” imbuh Tito.Dalam kesempatan itu, ia berharap Pemprov Jateng dapat menggencarkan sosialisasi kebijakan pembebasan retribusi PBG bagi MBR.Tito menilai Jateng memiliki potensi besar karena seluruh daerahnya telah memiliki mmal pelayanan publik (MPP). Keberadaan MPP diyakini dapat mempermudah pelayanan PBG di tingkat kabupaten/kota.Baca juga: Menteri PKP Minta Pelayanan MPP Kota Semarang Dipercepat, Bisa Rampung di Bawah 1 JamSelain itu, ia mendorong Gubernur Jateng Ahmad Luthfi untuk terus memperkuat koordinasi dengan kepala daerah se-Jateng.Koordinasi tersebut, katanya, dapat melibatkan pengusaha real estat, asosiasi perbankan, dan pemangku kepentingan lainnya.Dengan langkah itu, kebijakan tiga juta rumah diyakini dapat terealisasi secara optimal di Jateng.“Semua harus ditemukan dan dikawinkan — antara pemerintah, pengusaha, dan perbankan. Semua harus ketemu sehingga akhirnya semua bisa menyadari dan bergerak bersama,” tandasnya.Baca juga: Menteri PKP Minta Pelayanan MPP Kota Semarang Dipercepat, Bisa Rampung di Bawah 1 JamTurut hadir dalam kegiatan tersebut Menteri PKP Maruarar Sirait, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi, serta sejumlah undangan lainnya.


(prf/ega)