Menhaj Larang Permainan Culas di Penyelenggaraan Haji 2026

JAKARTA, - Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Mohammad Irfan Yusuf (Gus Irfan), menegaskan kepada jajarannya untuk menjaga integritas dan mengawal perjalanan haji dengan sukses dan bersih tanpa ada "permainan" culas.Saat berkunjung ke Kantor Wilayah Jawa Barat di Bandung, Irfan menegaskan bahwa struktur kelembagaan Kementerian Haji di tingkat daerah akan segera rampung."Tidak boleh ada permainan sedikit pun di dalam kementerian haji. Kemarin sudah diumumkan petugas haji, tolong dikawal dengan bersih," kata Irfan dalam keterangannya, Senin .Baca juga: Menhaj Ungkap Alasan Penurunan Kuota Haji di Jabar dan Kenaikan di Jatim Ia menyampaikan bahwa para pejabat yang kini bertugas di Kabid dan Kasie akan dilantik sebagai Pelaksana Tugas Kepala Kanwil dan Kepala Kantor."Akan definitif dengan satu syarat utama, penyelenggaraan haji tahun depan harus berjalan sukses dan bersih," ucapnya.Irfan lalu menyoroti urgensi penyiapan lebih awal guna memastikan seluruh aspek teknis penyelenggaraan haji berjalan optimal.Baca juga: Anggota DPR Dorong Penyembelihan Dam Haji di Indonesia, Menhaj Tunggu Fatwa MUISalah satunya dalam hal rekrutmen petugas, di mana Kemenhaj RI kini menekankan penerapan prinsip profesionalitas dan tanpa titipan."Proses pelatihan bagi petugas juga diperpanjang menjadi satu bulan penuh demi menjamin kesiapan maksimal," ucapnya.Baca juga: KPK Segera Tetapkan Tersangka Kasus Korupsi Kuota Haji Irfan juga mengungkapkan bahwa kuota haji pada tahun-tahun sebelumnya sempat mendapat catatan dari BPK karena dinilai tidak sesuai dengan Undang-Undang.Untuk itu, sistem kuota haji diperbaiki dengan menyesuaikan secara ketat pada daftar tunggu (waiting list), demi menjamin rasa keadilan bagi seluruh calon jemaah haji Indonesia.Sebab, sistem pemberangkatan di masa lalu membuat terdapat jemaah yang mendaftar sejak tahun 2011, tetapi belum diberangkatkan.Sementara sebagian yang mendaftar pada 2014 telah diberangkatkan lebih dulu."Kami ratakan kembali berdasarkan tahun pendaftaran di tingkat provinsi," jelas Irfan.


(prf/ega)