PAN Sebut Pilkada Lewat DPRD Usulan Golkar Sejalan dengan Pancasila

JAKARTA, - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menyatakan, opsi pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sejalan dengan nilai-nilai demokrasi Indonesia, khususnya sila keempat Pancasila.Hal itu disampaikan Eddy saat menanggapi usulan yang disampaikan Golkar soal pilkada mendatang tidak secara langsung dipilih oleh rakyat, tetapi melalui DPRD.“Pemilihan melalui DPRD sesungguhnya sejalan dengan semangat sila keempat Pancasila, yaitu musyawarah untuk mufakat. Ini adalah asas demokrasi Indonesia yang dirumuskan dan dibangun oleh para founding fathers kita,” ujar Eddy, Selasa .Baca juga: Rapimnas Golkar Usulkan Pilkada via DPRDEddy menegaskan, PAN terbuka terhadap berbagai opsi pembenahan sistem pemilu dan pemilihan kepala daerah.Sikap ini didorong oleh tujuan memastikan representasi rakyat melalui sistem demokrasi berjalan dengan baik dan berkualitas.“Pada prinsipnya PAN selalu terbuka dengan semua opsi yang ada. Tujuan kita hanya satu, agar representasi masyarakat dan rakyat melalui sistem demokrasi bisa terlaksana dengan baik dan menghasilkan kualitas demokrasi yang semakin kuat,” ujar wakil ketua MPR RI itu.Baca juga: Golkar Usul Pilkada Via DPRD, PKS: Kami Kaji Dulu Mana yang TerbaikMeski begitu, Eddy menekankan bahwa pembahasan sistem pemilihan ke depan tetap harus berada dalam kerangka memperkuat kualitas demokrasi Pancasila, bukan semata-mata memperdebatkan aspek teknis pemilihan.“Kita harus kembali melihat semangat sila keempat Pancasila dan bagaimana demokrasi kita diperkuat kualitasnya. Pada akhirnya, yang paling penting adalah memastikan hasil pemilu benar-benar mencerminkan kehendak rakyat,” kata Eddy.Eddy pun menyoroti persoalan mendasar demokrasi Indonesia, yaitu maraknya praktik politik uang yang terjadi hampir di semua level dan tahapan pemilihan langsung.“Kita harus jujur melihat bahwa money politics terjadi di semua level, di semua tahapan pemilihan langsung. Baik dalam pilkada, pemilu DPRD, DPRD Provinsi, DPR RI, bahkan hingga pemilihan kepala desa. Tidak ada yang benar-benar luput dari praktik ini," kata dia.Baca juga: Dukung Wacana Pilkada via DPRD, Ketua DPP PKB: Ini Ide Lama Cak IminOleh karena itu, Eddy menilai pembenahan sistem demokrasi harus dibarengi dengan penegakan hukum yang tegas dan konsisten untuk menindak praktik politik uang.Menurut dia, perubahan sistem pemilihan apa pun dinilai tidak akan menyentuh akar persoalan jika tidak ada penindakan terhadap politik uang.Selain itu, pendidikan politik kepada masyarakat juga perlu diperkuat, agar publik memahami bahaya politik uang terhadap kualitas kepemimpinan dan kebijakan publik.“Masyarakat perlu diberikan pendidikan politik yang memadai agar memahami bahwa money politics adalah ancaman serius. Pejabat yang terpilih melalui politik uang cenderung tidak menjalankan amanah rakyat, karena merasa sudah ‘menunaikan kewajibannya’ saat proses transaksi politik itu terjadi,” kata Eddy.Baca juga: Said Abdullah Soroti Wacana Pilkada lewat DPRD, Usulkan Perkuat Penegakan HukumDiberitakan sebelumnya, Golkar mengusulkan agar pemilihan kepala daerah atau pilkada dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).Usulan tersebut disebut sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat dengan menitikberatkan pada keterlibatan dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaannya.Terkait penyelenggaraan pemilu, Golkar juga merekomendasikan perbaikan dan penyempurnaan sistem proporsional terbuka melalui pembenahan aspek teknis penyelenggaraan, kelembagaan penyelenggara, serta tata kelola guna mewujudkan pemilu yang jujur dan adil.


(prf/ega)