Pemprov Kaltim Sesuaikan Anggaran akibat TKD Terpangkas Rp 6,1 Triliun, Program Beasiswa Tetap Jalan

SAMARINDA, – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan akan melakukan penyesuaian pendapatan dan belanja daerah setelah Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat menurun signifikan pada 2025.Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim, Sri Wahyuni, menyampaikan hal tersebut saat ditemui di Kantor DPRD Kaltim, Senin .“Saya laporkan penyesuaian pendapatan. Besok akan ada pembahasan lagi. Pendapatan yang kita sesuaikan adalah TKD. Karena TKD berkurang 6,1 sekian triliun, maka penyesuaian pendapatan kita juga berkurang,” ujar Sri Wahyuni.Baca juga: Pemotongan TKD dan Tantangan Kemandirian Fiskal DaerahSri menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap, dan penyesuaian komponen di luar TKD akan dibahas pada perubahan anggaran 2026.Ia menegaskan bahwa penurunan TKD membuat beberapa pos belanja harus disesuaikan, meski program prioritas tetap diutamakan.“Program prioritas tetap kita utamakan. Otomatis belanja penunjang yang lain akan terdampak karena pengurangan 6 triliun,” jelasnya.Salah satu dampaknya adalah pada volume program.Baca juga: Dampak Pemotongan TKD, APBD Aceh Utara Diproyeksi Defisit Rp 23,3 MiliarSri mencontohkan program umrah gratis tetap berjalan, namun jumlah pesertanya kemungkinan dikurangi. Program pendidikan gratis juga dipastikan aman.“Pendidikan gratis aman. Yang lain juga aman, hanya volumenya yang disesuaikan. Untuk mahasiswa semester satu sampai delapan tahun depan aman, sudah kita proyeksikan,” katanya.Untuk para guru, anggaran juga tetap disiapkan meski ruang fiskal daerah semakin terbatas.Menjawab pertanyaan mengenai anggaran infrastruktur, Sri mengatakan pos tersebut “pasti dilakukan penyesuaian”.Total belanja daerah diperkirakan berada pada kisaran Rp 15 triliun.Baca juga: Soal Usulan Program Pengganti TKD Bernilai Rp 10 Triliun, Emil Dardak: Nanti Pusat yang KerjakanPemprov Kaltim juga terus memproses pencairan bantuan pendidikan untuk mahasiswa. Sri menyebut pencairan untuk mahasiswa perguruan tinggi negeri (PTN) telah selesai, sementara pencairan untuk perguruan tinggi swasta (PTS) masih dalam proses verifikasi.“Sekarang sedang diproses untuk PTS. Ada beberapa yang bermasalah dengan rekening—ada yang tidak aktif atau administrasinya belum lengkap. Tapi kalau sudah lengkap, siap dicairkan,” ucapnya.Ia menambahkan bahwa angka sementara bantuan pendidikan berada di kisaran Rp 44 miliar, namun meminta agar data tersebut dicek kembali karena masih dikompilasi.


(prf/ega)