11 Kabupaten di Aceh akan Perpanjang Status Tanggap Darurat Banjir

2026-02-03 23:38:15
11 Kabupaten di Aceh akan Perpanjang Status Tanggap Darurat Banjir
JAKARTA, - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan bahwa 11 kabupaten di Provinsi Aceh memutuskan untuk memperpanjang status tanggap darurat.Pratikno menuturkan, perpanjangan itu dilakukan untuk memastikan agar daerah tersebut benar-benar siap memasuki transisi ke fase pemulihan."Di Provinsi Aceh, masih ada 11 kabupaten yang akan memperpanjang status tanggap darurat, tapi saat ini masih dibahas," kata Pratikno dalam siaran langsung konferensi pers di kanal YouTube BNPB, Kamis .Baca juga: Sebulan Usai Banjir Sumatera, Menko PMK: Kami Tak Libur Tangani BencanaDi sisi lain, sebanyak 12 dari 52 kabupaten/kota di tiga provinsi (Aceh, Sumut, Sumbar) telah memasuki transisi ke fase pemulihan."Alhamdulillah berkat gotong royong kita semua, dari 12 kabupaten/kota di 52 kabupaten/kota di tiga provinsi, statusnya sudah masuk ke transisi ke fase pemulihan," kata dia.Baca juga: Sebulan Usai Banjir Sumatera, Menko PMK: Kami Tak Libur Tangani BencanaFase tanggap darurat bencana adalah tahapan pasca-bencana yang fokus pada penyelamatan korban, evakuasi, dan pemenuhan kebutuhan dasar korban.Adapun fase pemulihan bencana adalah tahapan berisi rehabilitasi serta rekonstruksi untuk mengembalikan kondisi masyarakat menuju kondisi normal.Pratikno menuturkan, tugas pemerintah saat ini jelas bahwa keselamatan dan kebutuhan dasar harus segera terpenuhi serta pemulihan dipercepat.Karena itu, ia menyampaikan pemerintah tidak libur menangani situasi pasca-bencana banjir Sumatera yang kini berusia sebulan."Kami hadir untuk memastikan percepatan langkah tanggap darurat dan langkah pemulihan dan tetap dijalankan, tetap dilaksanakan menjelang pergantian tahun ini. Tidak ada libur, semuanya terus bekerja demi masyarakat, menolong masyarakat yang terdampak bencana," ucapnya.Sebagai informasi, BNPB mengungkapkan data terkini korban tewas banjir Sumatera telah mencapai 1.135 orang per 25 Desember 2025.Angka korban tewas tertinggi tercatat berasal dari wilayah Aceh Utara dengan 205 orang, disusul Tapanuli Tengah sebanyak 191 orang, dan Tapanuli Selatan sebanyak 133 orang.Masih ada 173 orang yang hilang karena banjir Sumatera.


(prf/ega)

Berita Terpopuler

#5

Perubahan Anggaran Dasar dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN). Salah satu implikasi penting dari penyesuaian tersebut adalah perubahan nama perseroan, dari PT Perusahaan Gas Negara Tbk menjadi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.Sementara itu, pelimpahan kewenangan persetujuan RKAP 2026 dan RJPP 2026-2030 kepada Dewan Komisaris dijalankan dengan tetap mengedepankan mitigasi risiko serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG).Corporate Secretary PGN, Fajriyah Usman, mengatakan seluruh keputusan RUPSLB merupakan bagian dari konsolidasi tata kelola perseroan agar semakin adaptif terhadap regulasi dan tantangan bisnis ke depan.Baca juga: Dana Rp 2,5 Miliar Digelontorkan, PGN Percepat Bantuan Banjir Aceh–Sumut“Penyesuaian yang disetujui pemegang saham bertujuan memastikan keselarasan anggaran dasar Perseroan dengan ketentuan regulasi yang berlaku, sekaligus memperkuat kejelasan peran, mekanisme pengambilan keputusan, dan akuntabilitas pengelolaan perusahaan secara berkelanjutan,” ujar Fajriyah.PGN menilai, langkah strategis yang diputuskan dalam RUPSLB ini mencerminkan komitmen kuat perusahaan dalam menjaga kepastian regulasi, memperkokoh struktur tata kelola, serta memastikan keberlanjutan kinerja jangka panjang. Upaya tersebut sejalan dengan mandat PGN sebagai subholding gas di bawah PT Pertamina (Persero), khususnya dalam mendukung ketahanan dan transisi energi nasional.

| 2026-02-03 21:11