Prabowo Minta Tambang Ilegal Ditindak, JATAM Kaltim : Tangkap Dalang Utama!

— Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penegakan hukum atas seluruh aktivitas ilegal di kawasan hutan dan pertambangan.Instruksi tersebut disampaikan dalam rapat lintas lembaga yang digelar mendadak di kediamannya di Hambalang, Bogor, Minggu .Dalam arahannya, Prabowo kembali menegaskan amanat Pasal 33 UUD 1945 bahwa kekayaan alam berupa bumi, air, dan seluruh sumber daya harus dikuasai negara serta dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.Ia menekankan bahwa tidak boleh ada pihak yang merasa kebal hukum dalam mengeksploitasi sumber daya alam.Respons terhadap instruksi ini disampaikan oleh Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kaltim.Baca juga: Dapat Rehabilitasi, Ira Puspadewi Berterima Kasih ke PrabowoDinamisator JATAM, Judika, menilai perhatian pemerintah terhadap maraknya tambang ilegal di Kaltim sebetulnya sudah terlambat.Ia menegaskan penindakan tidak boleh berhenti pada operasi yang berlangsung hari ini, tetapi harus membongkar praktik-praktik ilegal yang terjadi sejak 2018.“Dari statement-nya Presiden Prabowo, dikatakan bakal menindak tegas, siapa pun bekingnya,” ujar Judika, Rabu .Judika menilai langkah ini positif jika diterapkan tanpa pandang bulu, termasuk terhadap oknum aparat atau pihak yang dekat dengan pemerintahan yang diduga melindungi tambang ilegal.“Seperti oknum aparat ataupun pihak yang dekat dengan pemerintahan, tidak memiliki izin, yang memang ilegal dalam pengoperasiannya,” katanya.Ia juga menyoroti kasus ratusan kontainer batu bara yang hampir merugikan negara Rp 5,7 triliun di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN).Menurutnya, ini menunjukkan lemahnya penindakan selama ini. “Jadi ini kami berharap hal ini tidak hanya sekadar omon-omon saja,” ucapnya.Karena itu, JATAM meminta pemerintah agar tidak hanya menjerat operator lapangan yang selama ini kerap dijadikan tersangka.Judika menegaskan bahwa pemilik modal justru paling sering lolos dari jeratan hukum.“Kalau pemodalnya atau dalang utamanya yang ditangkap, saya kira ini menjadi satu titik terang untuk menghentikan serta menuntut pemulihan di seluruh wilayah aktivitasnya,” ujarnya.


(prf/ega)