KKSK: Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia Terjaga

JAKARTA, - Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memastikan bahwa stabilitas sistem keuangan nasional tetap terjaga pada kuartal III 2025.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, Pemerintah dan otoritas keuangan, melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), menegaskan komitmen untuk terus mewaspadai berbagai risiko global dengan respons kebijakan yang terukur dan efektif.Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 diperkirakan mencapai 5,2 persen.Untuk tahun depan, Menkeu Purbaya menargetkan bisa menyentuh 5,5 persen jika berbagai stimulus fiskal dan investasi berjalan efektif.Baca juga: RI Belum Bisa jadi Negara dengan Ekonomi Syariah Terbesar Dunia, Kenapa?“Komitmen menjaga stabilitas jasa keuangan terus diperkuat melalui koordinasi lintas lembaga di bawah KSSK,” ujar Purbaya dalam Rapat Berkala KSSK keempat tahun 2025 di Bank Indonesia pada Senin .Purbaya menjelaskan, perekonomian global masih menghadapi tantangan akibat kebijakan tarif impor Amerika Serikat yang menekan perdagangan dunia dan menjaga inflasi tetap tinggi. Namun, ekspektasi perbaikan ekonomi ke depan mulai meningkat.Menurutnya, aktivitas ekonomi di AS yang melambat berdampak pada pelemahan pasar tenaga kerja, sehingga mendorong Federal Reserve (the Fed) memangkas Fed Funds Rate (FFR) sebesar 25 basis poin (bps) pada Oktober 2025 menjadi di kisaran 3,75-4 persen.Sementara itu, perekonomian Eropa, Jepang, China, dan India masih bergerak moderat, meski berbagai stimulus telah digelontorkan.Dana Moneter Internasional (IMF) dalam laporan terbarunya memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2025 menjadi 3,2 persen, turun dari 3,3 persen tahun sebelumnya.Meski di tengah ketidakpastian global, ekonomi Indonesia tetap tangguh.Konsumsi rumah tangga dan investasi diperkirakan menjadi motor utama pertumbuhan, didukung oleh belanja pemerintah dan aktivitas sektor komersial yang terus meningkat.Untuk menjaga momentum pertumbuhan, pemerintah menyiapkan paket delapan program akselerasi ekonomi 2025 senilai Rp 15,69 triliun.Dari sisi program ini, mencakup perpanjangan insentif PPH Pasal 21 DTP untuk sektor pariwisata dan industri padat karya, bantuan pangan kerja, program padat karya tunai, serta insentif jaminan sosial bagi pekerja informal seperti sopir, ojek, dan buruh harian.Pemerintah juga memperpanjang tarif PPh final 0,5 persen bagi UMKM hingga 2029 dan memperkuat program pembiayaan perumahan melalui manfaat layanan tambahan (MLT) BPJS Ketenagakerjaan.Selain itu, sejumlah proyek pembangunan desa, revitalisasi kapal nelayan, dan modernisasi logistik juga akan dilanjutkan hingga 2026 untuk memperkuat ekonomi daerah.Purbaya menegaskan, di tengah tekanan global dan moderasi harga komoditas, APBN tetap menjalankan peran strategis sebagai penopang pertumbuhan dan instrumen stabilisasi ekonomi.“Kinerja fiskal yang kuat dan koordinasi antar-lembaga akan menjadi kunci menjaga optimisme dan memastikan ekonomi Indonesia tumbuh berkelanjutan di atas 5 persen,” kata Purbaya.Baca juga: The Fed Turunkan Suku Bunga, Ekonom Nilai Jadi Angin Segar bagi Ekonomi Indonesia


(prf/ega)