Gubernur Rudi Masud Bahas Potensi Banjir Kaltim, Sebut Tambang Bukan Faktor Tunggal

SAMARINDA, - Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud mengakui, ada daerah di wilayahnya yang rawan banjir. Namun, ia menyebut masalah ini tidak bisa dilihat secara sederhana dengan menyalahkan satu sektor tertentu, seperti pertambangan.Rudi mengatakan ada wilayah yang secara historis memang kerap terdampak banjir bahkan sejak puluhan tahun lalu.Kondisi ini, kata dia, tidak selalu berkaitan langsung dengan curah hujan.“Ada dua daerah yang banjir di wilayah tengah dan bawah. Itu sudah pasti banjir. Dari zaman dulu juga banjir. Tidak hujan pun, saat air pasang, tetap banjir. Itu harus dipahami sebagai kondisi alam,” kata Rudi Masud, Rabu .Baca juga: Ahli Hukum Lingkungan UNMUL: Kaltim Berpotensi Alami Bencana seperti Sumut dan Aceh Jika Tata Kelola SDA Tak DibenahiMeski begitu, ia tidak menampik bahwa aktivitas tambang juga turut berkontribusi terhadap banjir.Namun, Rudi menegaskan bahwa sektor pertambangan di Kaltim bukanlah aktivitas baru.“Contohnya KPC, itu sudah ada sejak tahun 1983. Teman-teman belum lahir, tambangnya sudah ada. Yang penting bagaimana tata kelolanya dijalankan secara bijak dan sesuai regulasi,” katanya.Ia meminta masyarakat memahami kondisi riil tata ruang dan kewenangan pengelolaan lahan di Kalimantan Timur.“Luas hutan Kalimantan Timur itu secara administrasi mencapai 8,5 juta hektar. Itu yang harus diketahui masyarakat, bukan hanya warga Kaltim, tetapi juga masyarakat Indonesia,” katanya.Baca juga: Kaltim Kirim Bantuan Rp 7,5 Miliar dan Tim Dapur Umum untuk Korban Bencana Sumatera–AcehRudi menjelaskan, dari total luas tersebut terdapat sekitar 4 juta hektar area penggunaan lain (APL), dari angka itu, sekitar 3 juta hektar merupakan perkebunan kelapa sawit dan sekitar 1,5 juta hektar sudah masuk tahap produksi.Data tersebut, kata dia, berasal dari Dinas Kehutanan dan Dinas Perkebunan Kalimantan Timur.“Jadi jangan salah mengartikan. Masyarakat kita juga harus paham di mana kewenangan kabupaten/kota, provinsi, dan di mana kewenangan pemerintah pusat. Kehutanan itu ada aturan dan regulasinya, bukan semaunya,” kata Rudi.Menurut Rudi, Kalimantan Timur memang dianugerahi sumber daya alam yang besar, mulai dari hutan, perkebunan, hingga pertambangan.Tantangan pemerintah, kata dia, adalah bagaimana mengoptimalkan seluruh potensi itu agar memberi manfaat yang adil dan berkelanjutan.


(prf/ega)