Kampus-kampus Aceh Bergerak, Masak 500 Porsi per Hari untuk Mahasiswa dan Warga

2026-01-13 11:35:21
Kampus-kampus Aceh Bergerak, Masak 500 Porsi per Hari untuk Mahasiswa dan Warga
- Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) mendorong respons cepat berbagai kampus mendukung masyarakat terdampak banjir di Sumatera, salah satunya dengan membangun dapur umum.Hal ini antara lain dilakukan oleh Universitas Syiah Kuala (USK), Institut Seni dan Budaya Indonesia (ISBI) Aceh, hingga Universitas Al Muslim Bireuen.Posko dapur umum dibuka sejak 30 November 2025 bagi mahasiswa yang terdampak bencana. Serta, kampus membuka donasi untuk mendukung keberlanjutan dapur umum ini hingga keadaan pulih sepenuhnya.Rektor USK, Marwan menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kemdiktisaintek untuk memastikan respons perguruan tinggi berjalan cepat dan terarah. USK bergerak segera setelah menerima informasi terkait banjir dengan membentuk Satgas Respons USK.Kemudian dilakukan pendataan dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa terdampak, serta segera mendirikan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan pangan di tengah kenaikan harga dan keterbatasan akses memasak. “Dapur umum di Syiah Kuala menyediakan hingga 500 porsi makan per hari, baik untuk mahasiswa juga warga yang terdampak. Untuk mendukung proses pemulihan, USK juga menetapkan masa libur kuliah sementara hingga 13 Desember 2025," ujar Marwan, Sabtu dalam siaran pers dari Kemdiktisaintek.Baca juga: Mendikdasmen Jelaskan Mekanisme Pembelajaran di Wilayah Terdampak Bencana Sumatera Marwan menambahkan, USK menilai ini suatu hal yang sangat positif dan respons yang sangat bagus dari kementerian untuk melakukan backup di daerah-daerah terdampak. Dia berharap langkah ini bisa dilakukan dengan baik pada masa tanggap darurat hingga masa rehabilitasi serta rekonstruksi bencana.Pendirian dapur umum juga dilakukan oleh ISBI Aceh. Rektor ISBI Aceh, Wildan mengatakan kampusnya mengoperasikan dapur umum dengan menyediakan makanan dua kali sehari serta posko tanggap darurat.Jumlah mahasiswa penerima bantuan masih terus didata karena sebagian besar belum mendaftar.“Yang terdaftar saat ini sekitar 150 mahasiswa, tetapi panitia menyiapkan sekitar 200 porsi per hari, dan itu selalu habis. Jadi, meskipun porsinya masih terbatas, paling tidak sampai 200 porsi sudah bisa kita layani per hari,” ujar Wildan.Wildan memastikan bahwa operasional dapur umum akan dilanjutkan sampai kondisi dinyatakan stabil. Ia menilai keberadaan dapur umum sangat membantu pemenuhan kebutuhan makan sementara bagi mahasiswa dan warga terdampak.Baca juga: Unhas Kirim Tim Medis ke 3 Wilayah di Sumatera Bantu Korban Banjir


(prf/ega)

Berita Terpopuler

#4

Lebih lanjut, Purwadi menyampaikan arahan terkait reformasi birokrasi dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan birokrasi harus semakin responsif dan tidak mempersulit masyarakat.Birokrasi juga diminta memiliki komitmen yang kuat terhadap efektivitas alokasi anggaran dan pemberantasan korupsi serta kebocoran anggaran.“Sebab, tanpa integritas, tidak mungkin kita membangun birokrasi yang dipercaya publik,” ungkapnya. Baca juga: Menteri PANRB Rini Raih Penghargaan Adibhakti Sanapati 2025 dari BSSNPerlu diketahui, mulai 2023, Kementerian PANRB mendorong pelaksanaan evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Mandiri di sejumlah kementerian/lembaga.Sampai saat ini, penilaian tersebut diperluas pada 19 kementerian/lembaga (K/L) dan lima pemerintah provinsi termasuk Mahkamah Agung (MA).Purwadi juga memberikan apresiasi kepada MA yang telah menunjukkan upaya memperkuat integritas ke tahap yang lebih matang. “Capaian ini merupakan buah dari kerja keras, komitmen dan keteladanan dalam menjaga integritas serta meningkatkan mutu layanan kepada masyarakat,” katanya.Dia menyampaikan, untuk menjaga keberlanjutan reformasi birokrasi, diperlukan upaya untuk memastikan langkah-langkah ke depan berjalan dengan konsisten, menyeluruh, dan semakin berdampak.Baca juga: Menteri PANRB Dukung Badan Narkotika Nasional Akselerasi Program P4GNPertama, pembangunan zona integritas harus terus diperluas. Kedua, pemanfaatan digitalisasi proses peradilan perlu ditingkatkan. Ketiga, memperkuat mekanisme pengawasan dan pencegahan korupsi. Keempat, kualitas sumber daya manusia (SDM) peradilan harus terus ditingkatkan secara berkelanjutan serta perlu kolaborasi yang berkelanjutan.Prestasi tersebut bukan hanya untuk keberhasilan administratif, tetapi wujud inspirasi bagi satuan kerja lain untuk terus melakukan perbaikan dan memperkuat budaya kerja yang berkualitas.“Saya berharap, upaya ini menjadi pemicu bagi lahirnya lebih banyak perubahan konkret yang memberi dampak nyata bagi masyarakat,” jelasnya. Baca juga: Target Penempatan 500.000 PMI pada 2026, Menteri PANRB Siap Dukung Penguatan Kelembagaan Kementerian P2MI

| 2026-01-13 10:12