Ahli Heran DPR Lamban Klarifikasi soal Video Joget, padahal Bukan karena Gaji Naik

JAKARTA, - Ahli media sosial (medsos) Ismail Fahmi keheranan dengan DPR yang lamban memberikan klarifikasi ketika para anggota DPR dinarasikan berjoget karena kenaikan gaji dan tunjangan.Padahal, mereka berjoget dalam Sidang Tahunan MPR 2025 karena sedang menikmati lagu daerah.Adapun fenomena anggota DPR joget-joget ini menjadi salah satu penyebab demo rusuh pada Agustus 2025 lalu."Pada saat kayak ada joget-joget kayak tadi, kita lihat, saya juga heran ini. Kenapa kalau seandainya (narasinya) salah, tidak ada klarifikasi cepat. Klarifikasi itu datangnya lama sekali. Baru dibilang bahwa, 'ini bukan karena kenaikan (gaji), tapi ada lagi. Joget-joget itu lagu daerah,'" ujar Ismail Fahmi saat diperiksa di MKD DPR, Senayan, Jakarta, Senin .Baca juga: Sahroni Dilaporkan ke MKD DPR, Gara-gara Ucapannya Pakai Diksi Tak Pantas"Ada penjelasan, tapi enggak maksimal. Masih kalah dengan narasi yang dibuat bahwa jogetnya itu karena gaji naik. Itu yang selama berhari-hari yang nempel di masyarakat. Itu yang terjadi," sambungnya.Ismail menyampaikan, berdasarkan analisanya sejak 10 Agustus 2025, sebenarnya sudah ada narasi untuk demo di medsos.Namun, kala itu, demo yang dimaksud adalah demo buruh pada 25 Agustus 2025.Selanjutnya, kata Ismail, semakin lama, narasi yang beredar adalah untuk menyerang wakil rakyat."Mulai diarahkan serangannya ke wakil rakyat, kemudian seperti yang kita lihat tadi. Tapi belum sampai seperti itu. Kemudian naik pesat sekali, saya menggunakan kata kunci, terkait dengan Agustus demo, unjuk rasa Agustus itu, pesat tanggal 19, naik pesat sekali. Tanggal 20 pesat banget," jelas Ismail.Baca juga: Adies Kadir Dilaporkan ke MKD, Buntut Pernyataan Viral soal Tunjangan Anggota DPRIsmail menyebut, pada 25 Agustus, narasi yang beredar semakin berkembang.Ketika ada narasi yang tidak benar, kata dia, seharusnya DPR langsung memberi klarifikasi."Tapi saat itu enggak segera klarifikasi. Jadi publik pun, seperti saya bilang tadi, ketika ada sesuatu yang dibelokkan, dianggap sebuah kebenaran. Dan akan viral terus menerus, selama tidak ada klarifikasi segera, itu juga akan dipercaya sebagai kebenaran," paparnya.Untuk itu, Ismail bertanya kepada DPR, sebenarnya siapa yang harus melakukan klarifikasi ketika ada isu tidak benar.


(prf/ega)