Banjir Taput dan Tapsel, Pemerintah Setop Sementara 4 Perusahaan

MEDAN, - Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menetapkan penghentian sementara operasional terhadap satu perusahaan tambahan di wilayah terdampak banjir dan longsor Tapanuli Utara dan Tapanuli Selatan.Pengumuman ini disampaikan Hanif usai melakukan kunjungan kerja dan verifikasi lapangan ke Kecamatan Garoga, Kabupaten Tapanuli Utara, Sabtu .Berdasarkan hasil verifikasi udara dan pemantauan lapangan selama dua hari terakhir, jumlah perusahaan yang dihentikan sementara kini menjadi empat.Baca juga: Menteri LH: Perubahan Iklim Nyata Terjadi, Persetujuan Lingkungan Dievaluasi“Sehingga total empat perusahaan saat ini dihentikan sementara operasionalnya,” kata Hanif dalam keterangan tertulis.Hanif belum merinci identitas maupun lokasi perusahaan keempat tersebut.Menurut dia, kebijakan penghentian sementara ini merupakan langkah pencegahan agar aktivitas usaha tidak memperburuk kondisi hidrologi dan keselamatan masyarakat di kawasan hulu daerah aliran sungai (DAS).Pemerintah, lanjut Hanif, akan melaksanakan audit lingkungan, pemeriksaan kepatuhan perizinan, serta evaluasi pemanfaatan ruang secara ketat, transparan, dan melibatkan pakar independen.“Penanganan bencana ini harus dimulai dari fakta di lapangan dan kajian lingkungan yang akurat. Bila ada yang sengaja merusak fungsi hulu DAS, hukum akan menindak tegas demi keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan,” tegas Hanif.Baca juga: Pak Presiden, 12 Hari Banjir Aceh Tidak Ada Bantuan dari Pemerintah Indonesia…Ia menegaskan seluruh tindakan administratif dan hukum akan didasarkan pada hasil kajian teknis dan bukti lapangan.Selain itu, KLH/BPLH akan membuka akses informasi hasil audit lingkungan dan temuan verifikasi setelah proses selesai, termasuk mengumumkan langkah penegakan hukum jika ditemukan pelanggaran.Hanif menyampaikan, kunjungan ke Garoga dilakukan untuk memastikan penanganan darurat berjalan cepat sekaligus memetakan penyebab lingkungan bencana.“Kami turut prihatin atas dampak yang dirasakan masyarakat. Penanganan harus berbasis verifikasi lapangan dan kajian lingkungan hidup yang akurat. Bila ditemukan tindakan yang memperburuk risiko, penegakan hukum termasuk penghentian kegiatan dan proses pidana akan kami lakukan tanpa kompromi,” katanya.Hasil pengecekan awal menunjukkan adanya kombinasi pohon tumbang alami dan masuknya material kayu ke badan sungai yang diduga memperparah dampak banjir.Namun, Hanif menyebut material kayu yang memenuhi aliran sungai tidak berasal dari hulu Batang Toru, meski proses pemeriksaan tetap dilakukan.“Kami memastikan bahwa material kayu yang memenuhi aliran sungai bukan berasal dari hulu Batang Toru. Namun, proses pemeriksaan tetap kami lakukan secara rinci,” ujar Hanif.Sebagai informasi, sebelumnya pemerintah telah menghentikan sementara operasional Agincourt Resources, PTPN III, dan North Sumatera Hydro Energy (NSHE) selaku pengembang PLTA Batang Toru.


(prf/ega)