Jurus Pemberdayaan Masyarakat Menghadapi 7 Juta Pengangguran

BANDUNG, - Badai Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK hingga kini masih terjadi di berbagai lini.Menurut data BPS per Februari 2025, jumlah pengangguran terbuka di Indonesia adalah 7,28 juta orang.Angka ini mengalami kenaikan sekitar 83.000 orang dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sedikit menurun menjadi 4,76 persen.Baca juga: Prabowo: Kita Paham Tingkat Pengangguran Sangat Meresahkan bagi yang Butuh, Kita Kerja KerasAngka statistik itu muncul seiring pula dengan kabar PHK dari perusahaan-perusahaan besar seperti Sritex, Nike, hingga Blibli.Lantas apa jurus jitu pemerintah mengatasi masalah ini?Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan bahwa pemerintah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk menekan angka pengangguran nasional yang masih tinggi.Salah satu fokus utama kebijakan adalah peningkatan keterampilan dan pemberdayaan tenaga kerja muda agar siap terserap di sektor formal, baik di dalam maupun luar negeri.“Dalam rangka pemberdayaan, kita juga masih menanggung beban penangguran yang tinggi. Oleh karena itu, alhamdulillah, kemarin rapat kabinet Pak Presiden sudah mengambil tujuh usulan, seperti beasiswa untuk training peningkatan atau kursus atau belajar singkat untuk lulusan-lulusan SMA dan SMK,” ujar Cak Imin di Bandung, Rabu .Dokumen Humas Pemda Kabupaten Bandung Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin saat mengunjungi Pondok Pesantren Al-Itifaq, di Desa Alamendah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu Pemerintah menyiapkan anggaran Rp 12 triliun yang akan digelontorkan dalam waktu dekat untuk mendukung pelatihan vokasi dan peningkatan skill tenaga kerja.“Dana Rp 12 triliun ini digelontorkan dalam waktu secepat-cepatnya agar terserap pekerja dengan kemampuan vokasi yang memadai, terutama untuk bekerja di luar negeri,” katanya.Cak Imin menjelaskan, banyak peluang kerja produktif di luar negeri yang belum terisi oleh tenaga kerja asal Indonesia. Karena itu, pemerintah akan mendorong pergeseran tenaga kerja dari sektor informal ke sektor formal.“Banyak peluang-peluang pekerjaan baik, mulia, dan produktif di luar negeri yang belum terisi. Kita harus mengurangi pekerjaan di luar negeri, terutama domestic workers atau pekerja rumah tangga. Kita kurangi dengan cara memperbanyak yang bekerja di sektor formal di industri, infrastruktur, dan perdagangan yang kita harapkan dilatih secepat-cepatnya,” ungkapnya.Baca juga: Mendagri Yakin Kopdeskel Merah Putih Bisa Basmi Tengkulak dan Kurangi PengangguranIa menyebut, Presiden telah menyetujui program pelatihan bersertifikat bagi lulusan SMA dan SMK yang ingin bekerja di luar negeri.“Peningkatan kapasitas dan kualitas akan difokuskan, termasuk untuk program-program khusus seperti welder, hospitality, caregiver, dan cleaning service, serta pelatihan bahasa. Supaya peluang itu tidak hilang dan kita bisa menggeser pekerja formal lebih banyak lagi dibanding pekerja rumah tangga,” kata Cak Imin.Ia menambahkan, SMK harus menjadi garda depan dalam menghadapi tantangan global ketenagakerjaan."Dengan kesadaran orientasi baru tantangan global ini, SMK harus berbenah. Makanya kita sebut sebagai SMK Go Global,” ujarnya.Terkait fenomena PHK di sejumlah pabrik besar seperti Nike dan perusahaan padat karya lainnya, Cak Imin menegaskan pemerintah sedang menyiapkan langkah mitigasi.“Itu sektor-sektor penyerap tenaga kerja besar, padat karya misalnya. Program-program padat karya akan menjadi solusi untuk pengangguran. Di sisi lain tentu Kemenko Perekonomian akan menjaga agar semua perusahaan tidak ada yang PHK,” tegasnya.Selain pelatihan tenaga kerja muda, pemerintah juga menyiapkan program pelatihan bagi keluarga miskin ekstrem agar siap bekerja.“Tadi ada program penanggulangan kemiskinan. Pak Presiden sudah menyetujui program Kepala Keluarga Miskin Ekstrem Siap Kerja, yang akan di-training selama empat bulan maksimal bagi mereka yang berminat bekerja sebagai satpam, di pertanian, atau cleaning service. Sudah ada penyerapnya, ini untuk kemiskinan ekstrem,” jelasnya.


(prf/ega)