Dirjen Pajak Klaim Coretax Makin Baik, DPR Cecar Minta Bukti

JAKARTA, - Komisi XI DPR RI mencecar Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait perkembangan perbaikan sistem inti administrasi perpajakan (Coretax) terkini.Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto mengklaim saat ini jumlah transaksi yang diproses oleh sistem (throughput) dan waktu tunggu respons sistem (latensi) sistem Coretax rata-rata cenderung stabil.Hal ini mengindikasikan kapasitas sistem cukup memadai, sehingga sistem mampu menangani beban yang lebih tinggi tanpa degradasi kinerja pada sisi latensi.Baca juga: Coretax Hadir, Cara Wajib Pajak Lapor SPT Tahun Pajak 2025 BerubahTangkapan layar Coretax Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 di tahun depan akan dilakukan melalui sistem terbaru, yakni Coretax DJP.Alhasil rata-rata jumlah transaksi di setiap modul mulai dari login, pendaftaran, SPT, faktur, maupun bukti potong meningkat hingga 20 November 2025."Operasional (Coretax) tadi sudah bisa kita sampaikan, latensi dan throughput-nya makin baik," ujarnya dalam rapat dengan pendapat dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin .Namun, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyangsikan klaim tersebut lantaran DJP tidak menyertakan perkembangan jumlah komplain dari wajib pajak yang mengakses Coretax."Makin baik itu dalam pengertian yang seperti apa? Komplainnya sudah nol atau seperti apa?" tegas Misbakhun.Baca juga: Cerita Purbaya Rekrut Hacker Lokal untuk Perbaiki Sistem CoretaxBimo menjawab saat ini tingkat insiden kendala pada sistem Coretax masih ada namun semakin berkurang. Hal ini terlihat dari variasi throughput dan latensi yang cenderung stabil."Insidennya makin kecil Pak, masih ada tapi insiden tapi makin kecil. Kemudian waktu tunggu, waktu gap makin kecil Pak," jawab Bimo.


(prf/ega)