Ini Lahan Kawasan Elit Milik Kemenkeu di Bali yang Diminta Ara Dibangun Rusun MBR

– Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mendorong agar lahan tersisa di kompleks Rumah Susun (Rusun) ASN Kementerian Keuangan di Bali dimanfaatkan untuk pembangunan rusun serupa yang dapat diakses masyarakat umum.Pernyataan tersebut ia sampaikan saat melakukan peninjauan langsung di Denpasar pada 25 November 2025. Dalam kunjungannya ke rusun yang diperuntukkan bagi pegawai Kementerian Keuangan itu, Maruarar melihat masih ada area kosong di sisi selatan kawasan dengan total luas tanah sekitar 4.000 meter persegi.“Saya tanya katanya di sini warga sangat membutuhkan rumah susun, tidak punya lahan, nah saya lihat ada lahan di sana ya sudah saya minta siapkan proposal, tapi rusunnya jangan lagi buat ASN, tapi buat MBR (masyarakat berpenghasilan rendah),” kata Maruarar, dikutip dari Antara.Rusun ASN tersebut berada di kawasan elit Renon, Denpasar, dan terdiri atas beberapa gedung empat lantai dengan total 120 unit hunian.Baca juga: Bangun Hunian Sementara Korban Banjir Sumatera, Ara Koordinasi dengan DPRMaruarar menegaskan bahwa lahan yang tersisa sebaiknya dimanfaatkan untuk membangun rusun yang kualitas dan keindahannya setara, namun diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang bekerja di sekitar wilayah tersebut.Dengan demikian, bukan hanya kebutuhan hunian yang terpenuhi, tetapi juga potensi kemacetan dapat berkurang karena para pekerja tidak lagi harus bepergian jauh dari tempat tinggal ke lokasi kerja.“Ini kan daerah elit, buat lah sekali-sekali rakyat ada di daerah elit, belum ada rumah buat rakyat di sini, kita buat desain yang bagus supaya rakyat bisa merasakan ada gunanya negara ini,” ujarnya.Menanggapi permintaan dari Ara, Menteri Keangan Purbaya Yudhi Sadewa, menilai dirinya tak memiliki kewajiban apa pun untuk menyisakan lahan milik kementeriannya untuk digunakan sebagai program Kementerian PKP.“Dia bukan bos saya, saya tidak perlu diarahkan oleh dia,” kata Purbaya ditemui di sela-sela peresmian Balai Diklat Keuangan Denpasar, dikutip dari KOMPAS TV, pada Sabtu 6 Desember 2025.Baca juga: Ara Menunggu Data BNPB Rumah Rusak Korban Banjir Bandang SumateraSebagai informasi saja, lokasi lahan milik Kemenkeu tersebut berada di kawasan elit Pulau Bali, tepatnya berada di tanah milik Balai Diklat Keuangan (BDK) di wilayah Renon, di pusat Kota Denpasar.Masih mengutip Antara, rusun ASN Kemenkeu itu juga berada di titik strategis di pusat Pemerintahan Provinsi Bali, mudah dijangkau dengan didukung area yang lengkap dari fasilitas umum dan rekreasi.Tak hanya itu, rusun tersebut juga berada di dalam kawasan BDK Kemenkeu serta di dekat kompleks Gedung Keuangan Negara (GKN) dan kantor wilayah direktorat jenderal di bawah Kemenkeu.Lokasinya tak jauh dari Pantai Sanur, tepatnya di sebelah barat salah satu pantai paling ramai di Pulau Dewata tersebut. Kawasan rusun Kemenkeu juga bersebelahan dengan Monumen Bajra Sandhi.Rusun tersebut menelan anggaran pembangunan sebesar Rp54 miliar yang diambil dari APBN 2024. Total ada 120 unit di dua tower tersebut dengan kapasitas tampung mencapai 480 orang.Adapun setiap bulan, penghuni yang merupakan ASN Kemenkeu hanya membayar sebesar Rp 300 ribu untuk membiayai pemeliharaan fasilitas rusun.Baca juga: Jawaban Menohok Purbaya usai Diminta Maruarar Sisakan Lahan Milik Kemenkeu untuk Rusun MBR


(prf/ega)