BUMN Mulai Bangun 15 Ribu Hunian Buat Korban Banjir Sumatera, Ada Wifi hingga Air Bersih

JAKARTA, - Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol TNI Teddy Indra Wijaya mengungkapkan perkembangan terbaru dari percepatan penyediaan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi korban banjir-longsor di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Teddy menjelaskan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah memulai pembangunan 15 ribu hunian. Hal tersebut Teddy sampaikan usai bertemu dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, serta Kepala BP BUMN Dony Oskaria di kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta, Sabtu malam.Baca juga: Banjir Sumatera: Ketika Data Tidak Menyelamatkan Nyawa "Dalam pertemuan tersebut dibahas Danantara sudah memulai pembangunan 15.000 rumah dari BUMN," ujar Teddy dalam akun Indtagram Sekretariat Kabinet, Minggu . Teddy memaparkan, 500 unit pertama akan selesai dalam minggu ini.Dia mengklaim hunian tersebut dilengkapi dengan sanitasi air bersih, rumah ibadah, listrik, jaringan Wi-Fi, serta fasilitas untuk anak-anak."Total 15.000 unit ditargetkan selesai dalam 3 bulan ke depan," ucapnya.Baca juga: Masih Ada 163 Korban Bencana Sumatera Hilang, BNPB: Kerja Tanpa Henti, Akhir Pekan dan Malam Hari Selanjutnya, Teddy mengatakan, BNPB juga telah memulai pembangunan 4.500 hunian sementara yang tersebar di 3 provinsi.Lalu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) sudah memulai pembangunan hunian tetap di tiga provinsi, di mana 2.500 unit pertama sudah dibangun pekan lalu di lahan pemerintah milik BUMN. Sedangkan 2.500 unit kedua akan mulai dibangun oleh Kementerian Perumahan pada awal minggu depan.Baca juga: 10 Jembatan Bailey di Lokasi Bencana Sumatera Rampung, Ini Daftarnya"Hunian sementara dan hunian tetap ini dibangun dengan memenuhi beberapa kriteria, yakni bukan di lokasi rawan bencana, lokasinya cukup dekat dengan rumah, jalan besar, fasilitas umum serta tempat bekerja para pengguna," jelas Teddy. "Pemerintah daerah diharapkan juga berperan aktif dalam proses penyediaan lokasi dan perpindahan penghuni hunian tersebut," imbuhnya.


(prf/ega)