Akses ke Sibolga Masih Putus, Bantuan Difokuskan Lewat Udara dan Laut

2026-01-14 08:24:40
Akses ke Sibolga Masih Putus, Bantuan Difokuskan Lewat Udara dan Laut
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Suharyanto menyampaikan akses ke Kota Sibolga, Sumatera Utara masih terputus. Bantuan logistik korban terdampak banjir dan longsor dikirim melalui udara."Kota Sibolga kami informasikan sampai hari ketiga penanganan darurat, ini belum bisa ditembus lewat darat tetapi sudah bisa ditembus lewat udara untuk pendistribusian logistik," kata Suharyanto kepada wartawan, Minggu (30/11/2025).Dia mengatakan korban bencana alam di sana masih membutuhkan logistik. Meski akses terputus, dia memastikan pengiriman bantuan ke Sibolga tetap dilakukan."Tentu saja logistik di Kota Sibolga masih belum cukup, tapi kami yakinkan secara berangsur secara terus menerus ini kami kirim terus setiap ada kesempatan melalui jalur udara," ucapnya.Selain jalur udara menggunakan 6 pesawat, pengiriman logistik juga dilakukan via laut. Diperkirakan bantuan logistik via laut bisa tiba besok."Laut sedang bergerak KRI TNI AL dan dari udara dari Bandara Silangit, kami punya 6 pesawat," imbuhnya.Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan update terbaru mengenai korban bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara (Sumut). Data terbaru ada penambahan korban tewas menjadi 166 orang."Sumatera Utara korban jiwa yang kemarin 116 jiwa sekarang menjadi 166 jiwa meninggal dunia," kata Kepala BNPB Letjen Suharyanto saat jumpa pers secara daring, Sabtu (29/11/2025)."Artinya dalam satu hari ini bertambah 60 jiwa meninggal dunia ini berkat operasi pencarian pertolongan oleh satgas gabungan yang dipimpin oleh Basarnas," lanjutnya.Suharyanto menuturkan 143 orang hingga saat ini masih hilang. Jumlah tersebut berasal dari delapan wilayah terdampak di Sumut."Kemudian 143 jiwa yang masih hilang. Rinciannya banyak. Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, Humbang Hasundutan, Kota Padang Sidempuan, Papak Barat dan Mandailing Natal. Tidak ada perubahan Kabupaten/Kota yang terdampak masih 8," jelasnya.Lihat juga Video: Longsor Bikin Akses Jalan Perbatasan Jambi-Sumbar Terputus[Gambas:Video 20detik]


(prf/ega)

Berita Terpopuler

#4

Perubahan Anggaran Dasar dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN). Salah satu implikasi penting dari penyesuaian tersebut adalah perubahan nama perseroan, dari PT Perusahaan Gas Negara Tbk menjadi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.Sementara itu, pelimpahan kewenangan persetujuan RKAP 2026 dan RJPP 2026-2030 kepada Dewan Komisaris dijalankan dengan tetap mengedepankan mitigasi risiko serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG).Corporate Secretary PGN, Fajriyah Usman, mengatakan seluruh keputusan RUPSLB merupakan bagian dari konsolidasi tata kelola perseroan agar semakin adaptif terhadap regulasi dan tantangan bisnis ke depan.Baca juga: Dana Rp 2,5 Miliar Digelontorkan, PGN Percepat Bantuan Banjir Aceh–Sumut“Penyesuaian yang disetujui pemegang saham bertujuan memastikan keselarasan anggaran dasar Perseroan dengan ketentuan regulasi yang berlaku, sekaligus memperkuat kejelasan peran, mekanisme pengambilan keputusan, dan akuntabilitas pengelolaan perusahaan secara berkelanjutan,” ujar Fajriyah.PGN menilai, langkah strategis yang diputuskan dalam RUPSLB ini mencerminkan komitmen kuat perusahaan dalam menjaga kepastian regulasi, memperkokoh struktur tata kelola, serta memastikan keberlanjutan kinerja jangka panjang. Upaya tersebut sejalan dengan mandat PGN sebagai subholding gas di bawah PT Pertamina (Persero), khususnya dalam mendukung ketahanan dan transisi energi nasional.

| 2026-01-14 06:36