Berkaca dari Sumatera, Pimpinan DPRD DIY Desak Pemerintah Tata Ulang Kebijakan Pengelolaan Hutan

YOGYAKARTA, - Wakil Ketua DPRD DIY, Umaruddin Masdar, mendesak pemerintah pusat untuk melakukan penataan ulang kebijakan pengelolaan hutan dan lingkungan guna mencegah terulangnya dampak bencana banjir di Sumatera.Desakan ini disampaikan Umaruddin dalam keterangannya pada Selasa .Umaruddin menekankan pentingnya melakukan penelitian terkait dugaan salah urus pengelolaan lingkungan yang diduga memicu bencana.Baca juga: Hutan Adat Wonosadi Gunungkidul, Dari 4 Pohon Kini Rimbun dan Menjadi Sumber Air"Jika bencana banjir dan tanah longsor terjadi karena adanya pengelolaan hutan yang tidak baik, maka kita memang perlu menata ulang kebijakan terkait pengelolaan hutan. Hal ini harus dilakukan agar ke depan tidak berdampak separah itu kepada masyarakat," ujarnya.Ia juga menyampaikan belasungkawa kepada daerah yang tengah dilanda bencana banjir dan tanah longsor, seperti di Sumatera, yang telah menyebabkan jumlah korban yang cukup besar."Korbannya saya lihat sudah sangat banyak, ratusan, hampir enam ratus di Sumatera. Itu cukup serius," jelasnya.Di Yogyakarta, Umaruddin mengingatkan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi cuaca ekstrem pada akhir tahun ini.Baca juga: Bicara Pengelolaan Hutan, Zulhas Sentil Bencana di Aceh-Sumut-SumbarImbauan tersebut disampaikan sebagai respons terhadap meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor yang sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia."Yang pertama tentu kita mengikuti apa yang menjadi imbauan BMKG bahwa kemungkinan di beberapa tempat, termasuk Jogja, akhir tahun ini ada peningkatan cuaca yang ekstrem. Jadi kita berharap semua pihak, baik BPBD dan semua yang terkait dengan bencana, siap siaga. Masyarakat juga harus meningkatkan kewaspadaan agar ketika ada bencana, semua bisa teratasi dengan baik dan potensi bencana bisa kita minimalkan," kata Umaruddin.Ia menegaskan pentingnya kesiapsiagaan dari seluruh pihak, mulai dari BPBD, lembaga terkait, hingga masyarakat."Kita berharap tidak ada bencana. Tetapi ketika ada bencana, kita mengharapkan semua sudah siap menghadapinya dan siap menanganinya. Saya kira masyarakat sudah cukup siap sebab sering ada pelatihan untuk bagaimana menangani bencana, dan itu modal kita bersama ke depan ketika ada bencana," ujarnya.Umaruddin menambahkan bahwa kesiapan tersebut menjadi kunci untuk meminimalkan dampak kerusakan maupun korban jiwa jika bencana terjadi.Baca juga: Arman Nekat Pertaruhkan Nyawa demi Selamatkan Puluhan Warga Tapteng Terjebak Banjir di Hutan"Kita berharap semua pihak terkait siap siaga. Masyarakat juga harus memiliki kewaspadaan dan kesiapsiagaan agar ketika ada bencana, semua bisa teratasi dengan baik," lanjut politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.Terkait antisipasi bencana di DIY, Umaruddin menjelaskan bahwa dalam rapat anggaran bersama eksekutif, DPRD DIY telah memastikan ketersediaan dana darurat untuk penanganan bencana."Anggaran tersebut telah disiapkan dan sejauh ini belum terpakai, sehingga masih dapat segera digunakan apabila terjadi bencana. Kami sudah memastikan dengan eksekutif bahwa Jogja insyaallah siap siaga. Anggaran darurat juga sudah disiapkan dan sampai sekarang belum digunakan. Jadi dari sisi anggaran, kita siap," pungkas Umaruddin Masdar.


(prf/ega)