Nasib Kilang Nasional, Akankah Ditentukan oleh Kebijakan Pemerintah?

JAKARTA, — Arah kebijakan pemerintah disebut menjadi faktor penentu kelanjutan pengembangan kilang nasional yang berperan dalam ketahanan energi. Meski roadmap pembangunan kilang sudah tersusun sejak beberapa tahun lalu, keputusan strategis pemerintah dinilai masih dibutuhkan untuk menetapkan langkah pemenuhan kebutuhan energi ke depan.Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan target ketahanan energi tidak dapat dipisahkan dari rencana penambahan kapasitas kilang di dalam negeri. Namun ia menilai akar persoalan terletak pada belum jelasnya kebijakan pengendalian konsumsi bahan bakar minyak (BBM).“Kalau sudah merumuskan bauran energi, sudah fix lalu tentukan pemenuhannya dengan cara apa, misalnya apakah minyak kita biarkan seperti hari ini? Pemakaian BBM linear dengan pertambahan mobil tanpa ada pengendalian. Sekarang ada Electric Vehicle (EV) dengan insentif, tapi antara pertambahan mobil EV dan kendaraan BBM tidak seimbang. EV baru 12 persen per tahun, artinya kendaraan BBM tetap naik lebih tinggi dari EV,” kata Sugeng di Jakarta, Jumat .Baca juga: Kilang Pertamina Kembangkan Energi Rendah Karbon Lewat Biofuel dan Green RefineryMenurut dia, mandat penambahan kapasitas kilang saat ini berada di PT Pertamina (Persero). Namun pemerintah tidak dapat melepaskan tanggung jawab karena keputusan strategis tetap harus datang dari penetapan kebijakan energi nasional.Sugeng menjelaskan roadmap pengembangan kilang telah disusun, namun dinamika global dan pandemi turut mempengaruhi arah kebijakan energi. Karena itu, pemerintah perlu segera menetapkan langkah baru untuk memastikan ketahanan energi nasional.Ia juga menekankan pentingnya peningkatan fleksibilitas pengolahan minyak mentah dalam pengembangan kilang.“Harus diperbaharui RDMP tidak hanya kapasitas tapi juga fleksibilitas,” ujarnya.Baca juga: Kilang Cilacap, Bukti Transformasi Pertamina Menuju Energi HijauSaat ini Pertamina menjalankan Refinery Development Master Plan (RDMP) mencakup revitalisasi kilang Balikpapan, Balongan, Cilacap, Dumai, dan Plaju. Program tersebut mencakup penambahan kapasitas sekaligus peningkatan kemampuan mengolah berbagai jenis crude oil.Kilang Balikpapan menjadi proyek terbesar dengan target peningkatan kapasitas dari 260.000 barrel per hari menjadi 360.000 barrel per hari. Proyek ini ditargetkan rampung pada akhir 2025. Adapun revamping Kilang Balongan telah selesai dan meningkatkan kapasitas dari 125.000 barrel per hari menjadi 150.000 barrel per hari.Untuk kilang Cilacap, Dumai, dan Plaju, pengembangan diarahkan pada peningkatan fleksibilitas, termasuk pengolahan sour crude. Di Cilacap dan Dumai, Pertamina juga mengembangkan konsep green refinery untuk mendukung produksi bahan bakar rendah emisi.Baca juga: Usai Dikritik di DPR, Dirut Pertamina Sambangi Menkeu Purbaya Bahas Kilang Minyak Baru Sugeng menambahkan bahwa pengembangan kilang juga harus diarahkan untuk memperkuat sektor petrokimia mengingat kebutuhan domestik masih tinggi. Ia mencontohkan desain New Grass Root Refinery (NGRR) Tuban yang dapat diintegrasikan menjadi kompleks petrokimia.“NGRR Tuban bagus konsepnya kalau bangun kilang untuk sustain secara ekonomi. Kemudian kembangkan jadinya petrochemical industry complex. Supaya nilai keekonomian kilang sustain, ubah jadi petrochemical,” ujarnya.Namun ia menegaskan kelanjutan proyek Tuban membutuhkan intervensi pemerintah karena persoalan strategis lintas negara, termasuk dampak perang Rusia–Ukraina terhadap proyek tersebut.“Harus ada G to G, Prabowo harus lobi Amerika Serikat. Ini harus jalan. Pertamina sudah investasi sekian ratus juta dollar. Harus jadi, kalau nggak jadi proyek mangkrak,” kata Sugeng.Baca juga: Kilang Balongan Pertamina Perkuat Keselamatan dengan Teknologi dan Filosofi Jawa


(prf/ega)