Bukan Ribuan, Polri Klarifikasi Data Polisi Aktif di Jabatan Sipil

JAKARTA, - Polri meluruskan informasi mengenai jumlah personel aktif yang bertugas di luar struktur kepolisian setelah isu ini kembali mencuat dalam persidangan uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK).Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, angka ribuan yang beredar di publik bukan seluruhnya merujuk pada jabatan sipil yang bersifat manajerial."Kalau tadi dari pemaparan jumlahnya jauh berbeda dengan yang disampaikan dalam media. Kalau tidak salah sekitar 300-an yang duduk di jabatan manajerial," kata Sandi, ditemui di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin .Sandi menyebut, tidak benar jika lebih dari 4.000 personel mengisi jabatan sipil strategis yang memengaruhi proses meritokrasi di pemerintahan.Baca juga: Respons Putusan MK, Kapolri Bentuk Tim Pokja Kaji Soal Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil“Jadi, bukan berarti 4.000 orang itu semuanya menduduki posisi sipil manajerial yang memengaruhi meritokrasi, bukan. Tapi, ada sekitar 300 orang yang ada," ujar dia."Sisanya adalah jabatan-jabatan pendukung non-manajerial," sambung dia.Posisi non-manajerial tersebut mencakup peran administratif hingga pengamanan, seperti staf teknis, ajudan, dan pengawal pejabat kementerian/lembaga.Klarifikasi ini muncul setelah ahli pemohon uji materi perkara 114/PUU-XXIII/2025, Suleman Ponto, menyebut ribuan polisi aktif yang mengisi jabatan sipil telah menghilangkan kesempatan bagi warga sipil.Baca juga: Wakil Ketua DPR Cucun Syamsurijal Minta Maaf soal Polemik Respons Usulan Ahli Gizi“Apakah ini menghilangkan kesempatan dari sipil? Ya, menghilangkan. 4.351 (polisi yang duduk di jabatan sipil) ini menghilangkan 4.351 (kesempatan) orang sipil. Karena 4.351 ini tidak mungkin masuk polisi, tapi polisi bisa masuk ke ASN, sehingga tidak netral dan menghilangkan kesempatan," kata Suleman, dalam persidangan yang digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Senin .Selain itu, Suleman juga mengatakan bahwa polisi aktif tidak akan netral ketika memegang jabatan sipil di kementerian/lembaga.


(prf/ega)