Surga yang Retak di Sumbar: Menggugat Dejavu Bencana Banjir November 2025

SUMATERA Barat adalah paradoks yang indah sekaligus memilukan. Di balik lanskap alamnya yang memukau, kebudayaan luhur, dan sejarah ketangguhan yang panjang, tersimpan ironi pahit: provinsi ini bermetamorfosis menjadi panggung bencana tak berkesudahan.Belum kering air mata akibat tragedi Lembah Anai tahun lalu, kini November 2025, kembali menyuguhkan duka yang sama.Banjir dan longsor menerjang serentak, melumpuhkan 13 kabupaten dan kota, seolah menjadi bahasa alam yang terus menagih kesadaran kita yang bebal.Rentetan bencana ini bukan lagi sekadar "takdir geologis" atau anomali cuaca akhir tahun. Lebih dalam dari itu, ia adalah manifestasi dari pembusukan tata kelola ruang, erosi regulasi, dan defisit keberanian politik.Penetapan status Tanggap Darurat Bencana (25 November – 8 Desember 2025) oleh pemerintah provinsi terasa seperti ritual administratif belaka— pengakuan berulang bahwa kita gagal melindungi rakyat sebelum bencana tiba.Jika pola "bencana-tanggap darurat-lupa" ini terus dipelihara, Sumatera Barat sedang berjalan menuju bunuh diri ekologis.Tulisan ini hadir bukan sekadar untuk meratapi kerusakan infrastruktur di Padang Pariaman atau longsor di Agam, tetapi sebagai alarm keras untuk menggugat paradigma kebijakan yang mandul.Baca juga: Siasat Licik Oligarki Merampok Tanah (Bagian I)Akhir November 2025 menjadi saksi betapa rapuhnya benteng mitigasi kita. Hujan ekstrem yang mengguyur sejak pekan terakhir bulan ini, langsung melumpuhkan sendi-sendi kehidupan di 13 daerah.Di Padang Pariaman, ribuan warga terisolasi akibat banjir yang merendam nagari-nagari di Ulakan Tapakis dan Batang Anai.Di Agam, longsor kembali memutus akses vital dan merenggut nyawa. Bahkan di Kota Padang, simbol pendidikan seperti kampus UIN Imam Bonjol pun tak luput dari hantaman longsor.Fakta ini menampar wajah pemerintah daerah. Ke mana perginya evaluasi dari bencana galodo Marapi dan banjir bandang 2024? Mengapa pola kehancuran yang sama terulang dengan presisi yang mengerikan?Kasus November 2025 ini membuktikan adanya policy blindness—kebutaan kebijakan. Peringatan dini cuaca ekstrem dari BMKG seolah hanya menjadi angin lalu tanpa eksekusi mitigasi di lapangan.Jembatan yang putus dan jalan yang terban hari ini, adalah bukti bahwa perbaikan infrastruktur pascabencana sebelumnya tidak dibarengi dengan penguatan standar ketahanan bencana.Negara kembali hadir setelah kejadian—membawa perahu karet dan nasi bungkus—padahal rakyat membutuhkan negara hadir sebelum air bah menerjang, dalam bentuk tanggul yang kokoh, drainase yang berfungsi, dan tata ruang yang disiplin.ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra Foto udara kondisi longsor di kampus UIN Imam Bonjol Sungai Bangek, Padang, Sumatera Barat, Selasa . Longsor terjadi karena turap penahan tanah pada bangunan gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) itu runtuh dan menimpa 10 unit motor dan tiga unit mobil yang sedang terparkir. Bencana yang "mengepung" Kota Padang dan sekitarnya saat ini adalah konsekuensi logis dari pengkhianatan terhadap tata ruang. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) seringkali kalah telak oleh kepentingan ekonomi jangka pendek.


(prf/ega)