Perhutanan Sosial Jadi Andalan Pemprov Jateng untuk Pulihkan 317.000 Hektar Lahan Kritis

SEMARANG, - Jumlah lahan kritis di Jawa Tengah (Jateng) masih ada 317.629 hektare. Pemerintah Provinsi (Pemprov) mendorong pemulihan melalui program perhutanan sosial dengan konsep 50 persen pemanfaatan dengan tanaman keras, 30 persen tanaman keras buah-buahan, dan 20 persen tanaman semusim. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Jawa Tengah, Widi Hartanto, mengatakan jumlah lahan kritis di wilayahnya berkurang sekitar 75.000 hektar dalam tiga tahun terakhir.Dia menuturkan data lahan kritis di Jawa Tengah pada tahun 2022 hingga 2024 sejumlah 392.000 hektar. Terbaru, lahan itu berkurang menjadi total 317.629 hektar.Baca juga: Perhutanan Sosial, Upaya Pertamina Lestarikan Lingkungan dan Tingkatkan Kesejahteraan MasyarakatWidi mendorong agar pemulihan lahan kritis terus digenjot melalui program perhutanan sosial.Hal itu diungkapkan dalam Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial, di Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, Senin, ."Jadi sudah ada penurunan yang cukup signifikan terkait dengan luasan lahan kritis yang ada di Jawa Tengah," kata Widi dalam keterangan tertulis.Berdasarkan data BPS Jawa Tengah 2024, lahan yang masuk kategori sangat kritis yakni 32.396 hektar dan lahan kritis 282.832 hektar.Lalu kategori agak kritis 719.710 hektar dan potensi kritis 539.559 hektar. Sedangkan lahan tidak kritis seluas 1,8 hektar.Baca juga: Siaga Darurat Bencana Banjir dan Longsor, BPBD Ciamis Tracking Lahan KritisKabupaten Cilacap mencatat lahan kritis terbanyak yakni 36.921 hektar, lalu disusul Wonosobo 32.511 hektar, dan Banjarnegara 21.127 hektar.Kemudian daerah dengan lahan sangat kritis terbanyak yakni Kabupaten Wonogiri dengan 6.640 hektar, lalu diikuti Kabupaten Brebes 2.627 hektar, dan Kabupaten Karanganyar 2.245 hektar.Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah, Sumarno, mengatakan konsep perhutanan sosial ini diharapkan memberikan dampak terhadap sosial ekonomi masyarakat sekitar sekaligus menjaga kawasan hutan sebagaimana fungsinya."Konsep perhutanan sosial ini tidak mengabaikan fungsi kawasan hutan,” ujar Sumarno.Untuk itu, dia menyoroti pentingnya pemulihan lahan kritis melalui konsep program perhutanan sosial yang perlu pendampingan penuh.Dengan begitu, kondisi hutan masih terjaga sebagaimana fungsinya dan hutan tetap menjadi penjaga ekosistem alam.Baca juga: Perhutanan Sosial Disebut Sejahterakan Petani dan Dorong Pelestarian LingkunganSumarno mendorong pendampingan penuh dengan skema perhitungan yang tepat.Di antaranya 50 persen pemanfaatan perhutanan sosial dengan tanaman keras, 30 persen tanaman keras buah-buahan, dan 20 persen tanaman semusim."Dengan konsep ini, fungsi hutan ini akan menjadi lebih pulih dan punya dampak ekonomi kepada masyarakat sekitar. Mudah-mudahan dengan konsep ini pelestarian hutan di Jawa Tengah akan terjaga dengan baik," tuturnya.


(prf/ega)