Klaim Bahlil soal Listrik di Aceh, Pemprov Klarifikasi : Baru Pulih 60-70 Persen

BANDA ACEH, - Juru Bicara (Jubir) Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, ikut angkat bicara soal klaim Menteri ESDM Bahlil yang menyatakan bahwa kondisi listrik Aceh sudah pulih 97 persen. Menurut Muhammad MTA, pihaknya perlu melakukan klarifikasi untuk kondusivitas masyarakat.Mengingat, kondisi saat ini belum sepenuhnya pulih dan warga mulai merasa kecewa.Sehingga berpotensi resisten bagi tenaga PLN di lapangan. Baca juga: Bahlil Klaim Pemulihan Listrik Capai 97 Persen, Warga Aceh Besar: Belum Nyala!"Perlu kami sampaikan, dari beberapa pertemuan yang kami update, per-saat ini potensi suplai listrik seluruh Aceh terhadap jaringan menengah baru 60-70 persen," kata MTA dalam keterangan tertulisnya, Senin .Untuk Banda Aceh sendiri, kondisi saat ini masih pada posisi 35-40 persen menyala.Namun, apabila suplai Tegangan Tinggi dari Arun selesai pada hari ini atau besok, maka berpotensi besar 100 persen menyala. "Karena nyaris tidak ada masalah pada jaringan tegangan rendah di masyarakat," ujarnya.Baca juga: Bahlil Pastikan Listrik di Aceh Menyala Malam Ini, Pemulihan Capai 97 PersenSedangkan daerah terparah rusaknya jaringan arus menengah di masyarakat seperti Tamiang, Aceh Utara, Aceh Timur persentasenya masih dibawah 40 persen."Kota Lhokseumawe sekitar 75 persen. Sedangkan untuk Barat Selatan secara keseluruhan 70-80 persen," tururnya. Muhammad MTA berharap, kekeliruan yang disampaikan oleh Menteri ESDM tersebut tidak mengakibatkan kekecewaan masyarakat terhadap petugas PLN di lapangan.Apalagi sampai terjadinya hal-hal tidak diinginkan terhadap mereka.Baca juga: Janji Bahlil Pulihkan Listrik di Batangtoru Belum Terpenuhi, Warga Masih Gelap GulitaMenurutnya, petugas PLN di lapangan yang didatangkan hampir 1.000 orang dan saat ini sedang bekerja ekstra dalam upaya pemulihan listrik di Aceh. "Kami berharap semua pihak harus sangat berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan terkait kebijakan publik, apalagi di tengah bencana yang berpengaruh besar terhadap psikologi masyarakat korban dan trush terhadap pemerintahan," pungkasnya.


(prf/ega)