Pengamat Sebut Insentif Mobil Listrik Masih Dibutuhkan

JAKARTA, — Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai wacana penyesuaian hingga pencabutan insentif kendaraan listrik tidak tepat dilakukan pada saat ini.Menurut dia, insentif masih dibutuhkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik nasional sekaligus menekan ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak (BBM).“Insentif mobil listrik saat ini masih sangat dibutuhkan dan tidak seharusnya dihentikan. Tanpa dukungan kebijakan yang konsisten, konsumsi BBM justru akan meningkat dan impor makin besar,” ujar Agus dalam keterangannya, Selasa . Baca juga: Insentif Impor Kendaraan Listrik Berakhir 2026, Ini Emiten yang UntungkanSHUTTERSTOCK/JEERASAK BANDITRAM Ilustrasi kendaraan listrikIa menegaskan, keberlanjutan insentif kendaraan listrik memiliki peran strategis dalam mendorong peralihan konsumsi energi dari BBM impor ke energi listrik yang diproduksi di dalam negeri.Karena itu, perubahan kebijakan yang dilakukan terlalu dini dinilai berisiko menghambat pembentukan pasar kendaraan listrik yang saat ini masih berada dalam fase pertumbuhan.Agus menilai tantangan utama dalam kebijakan kendaraan listrik bukan terletak pada besaran insentif, melainkan pada konsistensi penerapannya.Ketidakpastian arah kebijakan, kata dia, berpotensi melemahkan kepercayaan pelaku industri maupun konsumen yang mulai beradaptasi dengan penggunaan kendaraan listrik.Baca juga: Pendapatan VKTR Tumbuh 11 Persen Kuartal III 2025, Fokus Adopsi Kendaraan Listrik Komersial“Jangan asal memberi insentif, lalu dihentikan sebelum ekosistemnya benar-benar terbentuk. Kebijakan kendaraan listrik harus dijaga kesinambungannya agar tidak mematahkan kepercayaan pasar,” tegasnya.Lebih lanjut, Agus menekankan bahwa insentif kendaraan listrik perlu dipahami sebagai bagian dari strategi penguatan industri nasional.PIXABAY/MENNO DE JONG Ilustrasi mobil listrik. Dukungan kebijakan, menurut dia, dibutuhkan tidak hanya untuk mendorong adopsi pasar, tetapi juga untuk memastikan kesiapan infrastruktur pendukung, pengelolaan limbah baterai, serta penyesuaian regulasi lalu lintas dan keselamatan secara bertahap.Ia juga menyoroti posisi Indonesia yang saat ini tengah berkembang sebagai basis perakitan kendaraan listrik.Baca juga: PLN: AC, AI, dan Kendaraan Listrik Dorong Lonjakan Konsumsi EnergiFase tersebut, kata Agus, membutuhkan kepastian kebijakan agar industri dalam negeri dapat meningkatkan kandungan lokal, memperluas alih teknologi, dan membangun daya saing secara berkelanjutan.Ke depan, ia berpandangan bahwa keberlangsungan sebuah kebijakan perlu disertai dengan peta jalan atau roadmap yang jelas.“Jadi tidak asal terbitkan kebijakan lalu hapuskan tanpa target yang jelas,” katanya.Agus menambahkan, selama ekosistem kendaraan listrik masih tumbuh, insentif tidak seharusnya dicabut.Baca juga: Biofuel dan Kendaraan Listrik, Strategi Indonesia Tekan Emisi Transportasi“Yang dibutuhkan adalah konsistensi kebijakan agar kendaraan listrik benar-benar menjadi penopang ketahanan energi, industri nasional, dan kepentingan ekonomi jangka panjang,” tutup Agus.


(prf/ega)