Jangan Didik Pemilih dengan Keteladanan Palsu

PENDIDIKAN pemilih pemula menjadi salah satu fondasi penting untuk memperkuat demokrasi. Namun, kegiatan ini kerap dijalankan hanya sebagai formalitas menjelang pemilu.Narasumber dihadirkan, modul dibagikan, dan peserta diarahkan menjadi pemilih cerdas serta bertanggung jawab.Program tampak sukses di atas kertas, tetapi kehilangan makna ketika disampaikan oleh orang yang memiliki catatan manipulatif atau pernah melanggar prinsip keadilan dan integritas.Dalam kondisi seperti ini, pendidikan pemilih berhenti sebagai ritual seremonial tanpa nilai demokratis yang hidup.Padahal, demokrasi tidak dapat dilepaskan dari moralitas publik. John Dewey dalam The Public and Its Problems (1927) menyebut bahwa demokrasi adalah cara hidup bersama yang menuntut kejujuran, partisipasi sadar, dan keadilan sosial.Demokrasi bukan sekadar prosedur politik atau mekanisme pemungutan suara, melainkan proses membangun kepercayaan publik terhadap sistem dan pelaku yang menjalankannya.Jika pendidikan pemilih diberikan oleh figur yang tidak kredibel, maka pesan yang disampaikan kehilangan substansi.Baca juga: Korupsi Tanpa Malu, Sistem Tanpa NuraniPeserta mungkin memahami teori, tetapi tidak akan percaya pada nilai-nilainya karena diajarkan tanpa keteladanan.Legitimasi politik akan lahir dari keyakinan warga bahwa sistem politik layak ditaati (David Easton, 1965). Keyakinan tersebut hanya tumbuh jika nilai yang diajarkan selaras dengan perilaku nyata para pelakunya.Pendidikan politik yang disampaikan oleh orang yang pernah melakukan manipulasi atau bersikap diskriminatif terhadap kelompok tertentu justru mengikis kepercayaan publik terhadap demokrasi. Kondisi ini berisiko besar bagi masa depan politik Indonesia.Berdasarkan data Badan Pusat Statistik melalui Sensus Penduduk 2020, Generasi Z yang lahir antara 1997 hingga 2012 berjumlah sekitar 75,5 juta orang atau 27,94 persen dari populasi nasional.Komisi Pemilihan Umum mencatat bila digabung dengan kelompok Milenial, pemilih muda mencapai lebih dari separuh total pemilih dalam Pemilu 2024.Artinya, masa depan demokrasi sangat bergantung pada bagaimana generasi muda memahami dan memercayai proses politik hari ini.Sayangnya, kualitas demokrasi Indonesia menunjukkan gejala kemunduran. Freedom House dalam "Freedom in the World 2025" menempatkan Indonesia pada kategori partly free (setengah bebas) dengan skor 56 dari 100.Transparency International pada Indeks Persepsi Korupsi 2024 memberi skor 37 dari 100. Kedua indikator tersebut menandakan masih lemahnya akuntabilitas dan tingginya praktik penyalahgunaan kekuasaan.


(prf/ega)