Banjir dan Longsor Terjang Wilayah Sumatera, Pemerintah Siapkan Operasi Modifikasi Cuaca

2026-02-04 15:29:55
Banjir dan Longsor Terjang Wilayah Sumatera, Pemerintah Siapkan Operasi Modifikasi Cuaca
Jakarta - Banjir dan longsor di berbagai wilayah Sumatera membuat pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiapkan berbagai langkah penanganan. Salah satunya dengan operasi modifikasi cuaca, demi mengatasi kondisi cuaca ekstrem yang terjadi berhari-hari ke belakang.Sekretaris Utama BNPB Rustian menyampaikan, pihaknya sempat meninjau ke sejumlah lokasi bencana. Koordinasi pun dilakukan dengan pemerintah daerah agar memberikan penanganan darurat secara optimal, seperti pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak maupun evakuasi warga yang harus diungsikan.“Hampir seluruhnya sekarang ini hujan ekstrem yang mengakibatkan banjir dan longsor. Jadi kami memiliki operasi modifikasi cuaca. Jika memang cuaca sangat ekstrem maka operasi modifikasi cuaca ini akan dilakukan untuk memindahkan turunnya hujan ke tempat lain,” turut Rustian dalam keterangannya, Kamis .AdvertisementMenurutnya, banjir dan longsor akibat cuaca ekstrem kali ini dipicu adanya bibit siklon tropis 95B. Rustian pun mengulas hasil kunjungan ke beberapa titik terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatera Barat, khususnya Kabupaten Padang Pariaman dan Pesisir Selatan.“Empat hari hujan berturut-turut, ini hampir seluruh kabupaten-kota di Sumatra Barat, terkena banjir dan longsor. Cuaca memang sangat ekstrem sehingga ini menyebabkan banjir dan longsor. Ini mengakibatkan banyaknya warga yang mengungsi dan rusaknya infrastruktur,” jelas dia.


(prf/ega)

Berita Terpopuler

#2

Lebih lanjut, Purwadi menyampaikan arahan terkait reformasi birokrasi dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan birokrasi harus semakin responsif dan tidak mempersulit masyarakat.Birokrasi juga diminta memiliki komitmen yang kuat terhadap efektivitas alokasi anggaran dan pemberantasan korupsi serta kebocoran anggaran.“Sebab, tanpa integritas, tidak mungkin kita membangun birokrasi yang dipercaya publik,” ungkapnya. Baca juga: Menteri PANRB Rini Raih Penghargaan Adibhakti Sanapati 2025 dari BSSNPerlu diketahui, mulai 2023, Kementerian PANRB mendorong pelaksanaan evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Mandiri di sejumlah kementerian/lembaga.Sampai saat ini, penilaian tersebut diperluas pada 19 kementerian/lembaga (K/L) dan lima pemerintah provinsi termasuk Mahkamah Agung (MA).Purwadi juga memberikan apresiasi kepada MA yang telah menunjukkan upaya memperkuat integritas ke tahap yang lebih matang. “Capaian ini merupakan buah dari kerja keras, komitmen dan keteladanan dalam menjaga integritas serta meningkatkan mutu layanan kepada masyarakat,” katanya.Dia menyampaikan, untuk menjaga keberlanjutan reformasi birokrasi, diperlukan upaya untuk memastikan langkah-langkah ke depan berjalan dengan konsisten, menyeluruh, dan semakin berdampak.Baca juga: Menteri PANRB Dukung Badan Narkotika Nasional Akselerasi Program P4GNPertama, pembangunan zona integritas harus terus diperluas. Kedua, pemanfaatan digitalisasi proses peradilan perlu ditingkatkan. Ketiga, memperkuat mekanisme pengawasan dan pencegahan korupsi. Keempat, kualitas sumber daya manusia (SDM) peradilan harus terus ditingkatkan secara berkelanjutan serta perlu kolaborasi yang berkelanjutan.Prestasi tersebut bukan hanya untuk keberhasilan administratif, tetapi wujud inspirasi bagi satuan kerja lain untuk terus melakukan perbaikan dan memperkuat budaya kerja yang berkualitas.“Saya berharap, upaya ini menjadi pemicu bagi lahirnya lebih banyak perubahan konkret yang memberi dampak nyata bagi masyarakat,” jelasnya. Baca juga: Target Penempatan 500.000 PMI pada 2026, Menteri PANRB Siap Dukung Penguatan Kelembagaan Kementerian P2MI

| 2026-02-04 14:48