Hingga Oktober 2025, Rp 315 Triliun Digelontorkan untuk Subsidi Energi hingga Perumahan

JAKARTA, - Pemerintah mencatat realisasi penyaluran subsidi dan kompensasi mencapai Rp 315 triliun hingga Oktober 2025, dengan mayoritas alokasi digunakan untuk energi serta dukungan perumahan bersubsidi.Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan penyaluran tersebut terdiri dari subsidi sebesar Rp 194,9 triliun dan kompensasi mencapai Rp 120 triliun. Pemerintah memastikan kuota subsidi tetap terjaga agar masyarakat dapat memperoleh barang dan layanan dengan harga terjangkau.“Subsidi dibayarkan secara rutin setiap bulan, sementara kompensasi untuk tahun 2024 telah dilunasi, dan pembayaran kuartal I 2025 sudah dilakukan,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Kamis .Pada sektor energi, realisasi penyaluran BBM bersubsidi mencapai 13.915 ribu kiloliter atau 72 persen dari target 2025. Capaian tersebut tumbuh 3,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya.Baca juga: Tanpa Subsidi, Tarif LRT Jabodebek Rute Dukuh Atas–Harjamukti Tembus Rp 33.000Untuk LPG 3 kilogram, penyaluran mencapai 6,35 juta kilogram atau 78 persen dari pagu 8,17 juta kilogram. Suahasil menyebut konsumsi LPG bersubsidi tetap stabil meski tekanan harga energi global masih terjadi.Jumlah pelanggan listrik bersubsidi juga meningkat, mencapai 42,5 juta pelanggan atau 101 persen dari target. Realisasi tersebut tumbuh 2,9 persen dibandingkan 2024, mencerminkan bertambahnya rumah tangga yang memenuhi kriteria penerima subsidi.Di sektor pangan, penyaluran pupuk bersubsidi mencapai 6,5 juta ton atau 73 persen dari target, meningkat 10,8 persen dibandingkan tahun lalu. Pemerintah menilai kenaikan ini sejalan dengan kebutuhan sektor pertanian dan upaya menjaga produktivitas pangan nasional.Baca juga: Mengakhiri Ketergantungan Subsidi EnergiSementara itu, di sektor perumahan, pemerintah telah menyalurkan 172,1 ribu unit rumah bersubsidi melalui skema FLPP, atau 72 persen dari target 240 ribu unit pada 2025.Menurut Suahasil, realisasi ini menunjukkan dukungan fiskal tetap terjaga bagi masyarakat berpenghasilan rendah. “Pertumbuhan 8,5 persen dalam penyaluran perumahan bersubsidi mencerminkan komitmen pemerintah dalam menyediakan hunian terjangkau,” ucapnya.


(prf/ega)