Banjir Sumatera, Anggota DPR: Akar Masalahnya adalah Kerusakan Lingkungan

JAKARTA, - Anggota Komisi IV DPR Slamet mendorong pemerintah membenahi pengelolaan kawasan hutan dan perkebunan, usai terjadinya banjir di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).Sebab ia melihat, cuaca ekstrem bukan hanya dipicu oleh cuaca ekstrem, tetapi juga oleh lemahnya tata kelola hutan dan penggunaan lahan yang tidak berkelanjutan."Hujan ekstrem memang menjadi pemicu, tetapi akar masalahnya adalah kerusakan lingkungan dan penurunan kualitas tutupan hutan. Pemerintah harus serius memperbaiki tata kelola hutan dan memastikan setiap aktivitas perkebunan mengikuti prinsip keberlanjutan," ujar Slamet dalam keterangan tertulisnya, Senin .Baca juga: Tantangan Distribusi Bantuan ke Sumatera: Keterbatasan BBM hingga Daya Angkut HelikopterPembukaan hutan, meluasnya perkebunan, hingga alih fungsi lahan mengakibatkan terjadinya degradasi di banyak wilayah hulu Sumatera.Hal tersebut menyebabkan kemampuan ekosistem menyerap air hujan melemah dan membuat aliran air berpotensi langsung menerjang permukiman.Menurutnya, pemerintah perlu melakukan pengawasan ketat terhadap izin usaha perkebunan, terutama di daerah yang berdekatan dengan kawasan lindung."Daerah hulu adalah benteng ekologis. Tanpa perlindungan yang kuat, masyarakat di hilir akan selalu menjadi korban. Pemerintah pusat dan daerah harus mempercepat pemulihan kawasan yang rusak dan mengembalikan fungsi ekologis hutan," ujar Slamet.Baca juga: JK Perkirakan Pemulihan Bencana Sumatera Butuh Anggaran Rp 60 MiliarDi samping itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pengusaha dalam memulihkan serta menjaga ekosistem Sumatera.Banjir yang terjadi di Aceh, Sumut, dan Sumbar harus menjadi momentum perbaikan tata kelola hutan yang lebih responsif terhadap risiko bencana."Banjir bandang ini adalah peringatan keras. Pemerintah harus memperketat pengawasan, memperbaiki tata ruang berbasis risiko, dan memastikan bahwa kegiatan usaha tidak merusak daya dukung lingkungan. Kita tidak boleh terus mengulang kesalahan yang sama," ujar Slamet.Baca juga: Polri Kembali Kirim Bantuan Logistik untuk Korban Banjir-Longsor di SumateraANTARA FOTO/Wahdi Septiawan Foto udara antrean kendaraan warga melintasi jalan kawasan permukiman Jorong Kayu Pasak yang rusak akibat banjir bandang di Nagari Salareh Aia, Palembayan, Agam, Sumatera Barat, Minggu . Rusak dan menyempitnya akses jalan akibat lumpur dan material lain di sejumlah titik menuju lokasi terdampak banjir bandang yang terjadi pada Kamis di daerah itu mengakibatkan terjadinya antrean panjang kendaraan, sementara BPBD Kabupaten Agam mencatat sepanjang 2.801 meter jalan di kabupaten itu rusak dengan nilai kerugian mencapai Rp3,45 miliar. Sementara itu, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) disebut menelusuri asal muasal kayu gelondongan yang ikut terbawa banjir di Sumatera Utara.Dalam video yang beredar di media sosial, tampak gelondongan kayu itu hanyut ketika banjir menerjang yang kemudian berserakan di pantai.Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) Kehutanan Kemenhut, Dwi Januanto Nugroho, menduga kayu-kayu tersebut milik pemegang hak atas tanah atau PHAT yang berada di areal penggunaan lain (APL)."Secara visual, secara pengamatan umum sebetulnya kayu-kayu yang bekas tebangan yang sudah lapuk. Itu kami duga itu dari PHAT salah satu-satunya yang belum sempat diangkut," kata Dwi ditemui di kantornya, Jumat .Baca juga: Prabowo Pastikan Listrik Pulih Sebentar Lagi di Lokasi Banjir Sumatera Menurut dia, Gakkum Kemenhut kerap melakukan operasi membongkar modus operandi pencurian kayu ilegal hasil pembalakan liar melalui PHAT. Termasuk menemukan sejumlah kasus di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat."Ini masih dicek, aksesnya masih sulit kawan-kawan kan masih mengecek ya tapi kami senyalir ke situ (terkait PHAT)," imbuh Dwi.


(prf/ega)