Pimpinan DPR Jelaskan soal Pemotongan Anggaran Reses Jadi 22 Titik

2026-02-05 15:15:44
Pimpinan DPR Jelaskan soal Pemotongan Anggaran Reses Jadi 22 Titik
JAKARTA, - Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurizal menjelaskan soal putusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang memutuskan untuk memotong dana reses menjadi 22 titik.Cucun menjelaskan, setiap anggota DPR biasanya bertemu konstituen di daerah pemilihannya (dapil) di 26 titik selama setahun."Kalau saya update-nya kan 26 titik itu ya, terakhir, 26 titik. Kan kita bikin laporan juga biasanya ke fraksi 26 titik. Periode ini, tahun ini," ujar Cucun di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu .Baca juga: Puan Tegaskan Tidak Sembarang Orang Boleh Masuk DPR: Harus Tok Tok Tok, AssalamualaikumMasa reses sendiri merupakan momen bagi setiap anggota DPR untuk bekerja di luar Gedung DPR dengan menyerap aspirasi masyarakat di dapil masing-masing.Para anggota dewan akan mengunjungi sejumlah titik reses yang sudah dirancang oleh pihak Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR.Untuk setiap satu titik, kata Cucun, anggota DPR biasanya menemui 300 hingga 500 warga di dapilnya masing-masing.Namun, Cucun mengaku tidak paham berapa dana reses yang digunakan masing-masing anggota DPR di setiap titik. Hal tersebut merupakan ranah Sekretariat Jenderal DPR.Baca juga: Buntut Ucapan Tamak dan Hedon, Nafa Urbach Dinonaktifkan dan Tak Dapat Hak Keuangan DPRKendati demikian, ia melihat bahwa pengurangan titik reses juga akan berdampak pada anggaran yang digunakan untuk bertemu konstituen masing-masing anggota DPR."Kalau dikurangi ya konsekuensinya pasti berkurang dong (anggarannya)," ujar Cucun.Untuk satu titik reses, biasanya terdapat pengeluaran untuk transportasi, konsumsi, hingga sewa tempat selama bertemu masyarakat dapilnya.Dengan dipangkas menjadi 22 titik saja, Cucun melihat bahwa pengeluaran dana reses juga dapat dipotong untuk masing-masing anggota DPR."Biasanya, kalau saya reses ketemu 300 orang, ya biaya reses itu untuk transportasinya, makannya, snack-nya, biaya gedungnya, dan kalau ada bingkisan, misalkan sembako atau apa, dari sana anggarannya," ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.Baca juga: Ada Demo Buruh di DPR Hari ini, 1.464 Personel Polisi Disiagakan/Ardito Ramadhan D Pelantikan DPR, DPD, dan MPR 2024-2029 berlangsung pada Selasa . Suasana di Kompleks Parlemen atau Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat . Diketahui, MKD DPR memutuskan untuk meminta Sekretariat Jenderal DPR memotong anggaran reses bagi para legislator.Putusan tersebut dibacakan dalam sidang putusan yang dibacakan Wakil Ketua MKD Adang Daradjatun di Ruang Sidang MKD, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu ."Dengan ini Mahkamah Kehormatan Dewan memutuskan dan mengadili sebagai berikut. Satu, meminta kepada kesekjenen untuk memotong anggaran reses DPR RI menjadi 22 titik," ujar Adang membacakan putusan MKD.


(prf/ega)

Berita Terpopuler

#3

Lalu ketiga, penguatan talenta keamanan siber ASN, baik di pusat maupun di daerah, dan terakhir, pendampingan intensif melalui Ekosistem Keamanan Siber Nasional.Dengan empat langkah strategis ini, keamanan siber tidak lagi bersifat reaktif, tetapi menjadi sistem pertahanan yang proaktif, terstandarisasi, dan terintegrasi untuk melindungi ruang digital Indonesia, jelasnya.Sementara itu, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Nugroho Sulistyo Budi mengatakan, sinergi, kolaborasi, kerja sama, persatuan, kerukunan, adalah rumus keberhasilan suatu bangsa dalam mewujudkan transformasi nasional.Menurutnya, BSSN dan Kementerian PANRB terus berupaya meningkatkan sinergi dan kolaborasi di berbagai bidang, termasuk dalam pelaksanaan program percepatan transformasi digital yang aman.Baca juga: Rapat bersama DPR, Menteri PANRB Sampaikan Progres dan Proyeksi Program Kerja Kementerian PANRBTentu saja percepatan transformasi itu untuk mendukung Asta Cita dan Program Prioritas Presiden menuju Indonesia Emas 2045.Kami sangat mengapreasiasi Kementerian PANRB yang telah memberikan arahan dan dukungan sehingga terbuka ruang kolaborasi yang kuat antar kedua institusi, kata Sulistyo.Kolaborasi itu, kata dia, diwujudkan dengan menempatkan keamanan siber dan sandi sebagai enabler dan trust builder, serta mengintegrasikan keamanan siber dan sandi dalam kebijakan serta peta jalan penyelenggaraan transformasi digital.Hal tersebut, dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kepada masyarakat.

| 2026-02-05 14:42